Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menduga bahwa sang penggerak sengaja menjanjikan imbalan setelah demonstrasi selesai agar para preman tersebut kelaparan saat menjalankan aksinya.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 10 Oktober 2020 - 15:12 WIB
WowKeren - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan lebih dari 100 orang yang hendak mengikuti aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan orang itu disebut berasal dari luar Jakarta.
"Seratusan lebih. Yang saya kemarin tahu ya, dari Subang, Banten, Tangerang, kemudian Pamanukan, itu saja," ungkap Dudung dilansir detikcom pada Sabtu (10/10). "Tapi kan itu yang kami amankan sebelum demo mulai."
Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa ratusan orang tersebut bukan dari elemen pelajar, mahasiswa, maupun buruh. Ia menyebut orang-orang dari luar Jakarta tersebut sebagai preman yang dijanjikan uang untuk ikut demo.
"Itu orang-orang nggak sekolah semua rata-rata. Bukan, kalau buruh malah nggak ada justru. (Mereka) pengangguran, preman-preman," terang Dudung. "Dia itu di WhatsApp group-nya dijanjikan akan dikasih uang setelah demo selesai."
Dudung mengaku dirinya sempat menanyai para preman tersebut tentang sosok yang menyuruh mereka ikut demo Omnibus Law. Rupanya, penggerak preman-preman tersebut justru tidak ikut turun ke jalanan untuk berdemo.
"Justru saya tanya, 'Yang gerakkan kamu siapa?', 'Ketinggalan, Pak, di Pamanukan, enggak ke sini'," ujar Dudung. "Kan kurang ajar tuh, yang gerakin malah tidak bergerak."
Selain itu, Dudung juga menduga bahwa sang penggerak sengaja menjanjikan imbalan setelah demonstrasi selesai agar para preman tersebut kelaparan saat menjalankan aksinya. Menurut Dudung, seseorang akan terpancing berbuat anarki dalam kondisi lapar.
"Saya enggak tahu besaran uang (imbalan)-nya. Cuma di dompet itu ada yang kosong, ada yang cuma Rp 10 ribu. Kasihan itu mereka itu," pungkas Dudung. "Memang dibuat lapar mereka kan, biar anarkis. Keterangan lebih lanjut kan lagi diselidiki Kapolda. Di Polda."
Sebagai informasi, aksi massa untuk menolak Omnibus Law di Ibu Kota pada Kamis (8/10) lalu berakhir ricuh. Pada kesempatan tersebut, elemen mahasiswa dan buruh memang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun diduga ada kelompok lain yang berusaha melakukan provokasi. Kelompok tersebut diduga menjadi pelaku di balik perusakan berbagai fasilitas umum. PT TransJakarta mencatat ada 20 halte yang rusak dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 55 miliar.
(wk/Bert)
