Menkominfo Johnny G Plate membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui substansi yang diatur di UU Cipta Kerja Omnibus Law. Begini penjelasannya.
- Elvariza Opita
- Senin, 12 Oktober 2020 - 14:59 WIB
WowKeren - Belum lama ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap kecurigaan bahwa Presiden Joko Widodo belum membaca keseluruhan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang belakangan memicu kontroversi. Direktur Eksekutif Walhi, Nur HIdayati pun menyoroti perihal AMDAL yang diungkit Jokowi dalam konferensi persnya, Jumat (9/10) kemarin.
Menanggapinya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pun memberikan klarifikasi perihal tudingan Walhi. Johnny menyebut Jokowi selalu menerima laporan dari para menteri yang hadir dalam rapat terkait dengan substansi regulasi sapu jagat tersebut.
Dari paparan itulah, imbuh Johnny, Jokowi lantas bisa menyimpulkan bahwa unjuk rasa penolakan UU Ciptaker yang terjadi karena adanya disinformasi dan hoaks yang beredar. Johnny juga menyebut bahwa pemberian draf kepada Jokowi bukan esensinya sebab yang terpenting kepala negara sudah mengetahui substansinya.
"Lah kan Presiden dilaporkan terus oleh panja (panitia kerja) pemerintah. Kan dia tahu," jelas Johnny, seperti dilansir Kompas pada Senin (12/10). "Ini bukan soal dapat draf atau tidak. Dapat draf itu prosedural."
Selanjutnya DPR RI baru akan mengirimkan draf finalnya, yang sudah harus dipastikan kebenaran substansi serta berbagai urusan teknis dan redaksionalnya, maksimal 7 hari setelah disahkan. Bila disahkan pada Senin (5/10) pekan lalu, maka semestinya hari ini pemerintah telah mendapatkan drafnya.
Sehingga Johnny menegaskan bahwa pemerintah sudah tahu isi UU Ciptaker kendati tak memegang draf finalnya. "Tapi tidak berarti pemerintah tidak tahu isinya karena isinya kan dibicarakan dengan pemerintah," tutur Johnny.
Politikus Partai Nasional Demokrat itu malah menilai masyarakat lah yang terburu-buru menolak UU Ciptaker tanpa menanti draf finalnya beredar. Padahal selama ini masyarakat juga belum tentu mengikuti berbagai rapat penyusunan UU Ciptaker yang digelar pemerintah dan DPR RI.
"Jangan dibolak-balik. Jangan seolah Presiden bilang hoaks tanpa dasar," tegas Johnny. "Dasarnya yang diputuskan DPR bersama pemerintah."
Lantas untuk naskah finalnya sendiri, kapan bisa diedarkan? Ditemui di kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut naskah UU Ciptaker masih difinalisasi sampai Senin (12/10) siang ini.
(wk/elva)
