Partai Demokrat diketahui menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, bahkan sampai walk out ketika hendak disahkan di Sidang Paripurna. SBY pun mengungkap alasan di balik sikap itu.
- Elvariza Opita
- Selasa, 13 Oktober 2020 - 10:09 WIB
WowKeren - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya ikut angkat bicara soal kisruh UU Cipta Kerja Omnibus Law. Diketahui Partai Demokrat, yang menaungi karier politik SBY, menolak pengesahan UU Ciptaker sampai walk out dari Sidang Paripurna pada Senin (5/10) lalu.
SBY pun buka-bukaan soal alasan penolakan Demokrat terhadap UU Ciptaker. Menurutnya masih terdapat substansi dalam UU Ciptaker, yang kala itu masih berstatus RUU tentu saja, baik dari segi pasal maupun tujuan pemerintah membuat beleid tersebut.
"Yang dipikirkan oleh Fraksi Demokrat itu di sana-sini masih ada masalah," tutur SBY, dilansir dari Kompas pada Selasa (13/10). "Jadi perlu waktu lah untuk menuntaskan supaya clear."
Selain itu, Demokrat juga menyoroti tingginya tingkat penolakan masyarakat terhadap UU tersebut. Oleh karenanya, timbul kekhawatiran bila pengesahan UU Ciptaker bisa menimbulkan perlawanan besar.
"Mengapa tidak (setuju)? Ini usulan Demokrat, sebetulnya masih ada waktu entah sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai betul-betul bulat," jelas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
SBY lantas mengimbau agar pemerintah dan DPR RI berkonsultasi lebih lanjut, terutama dengan pihak-pihak yang menolak UU Ciptaker. Namun tampaknya imbauan itu berbeda dengan langkah yang ditempuh pemerintah, yakni mendorong masyarakat untuk melakukan uji materi saja di Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, SBY juga menegaskan bahwa Demokrat bukannya dalam rangka melawan negara sampai memutuskan menolak UU Ciptaker. Penolakan atas regulasi sapu jagat itu, imbuh SBY, merupakan upaya Demokrat untuk mengingatkan soal terlalu banyaknya masalah di UU dan semestinya ada komunikasi yang lebih baik lagi dengan elemen masyarakat dalam penyusunan perundang-undangan.
"Lantas dianggap Demokrat melawan negara? Ya tidak lah," tegas SBY. "Demokrat itu kecil sekarang katanya dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri. Tempat kami untuk bersuara di situ (di DPR)."
Sebelumnya SBY juga turut menanggapi dugaan soal menjadi dalang di balik demonstrasi penolakan UU Ciptaker. SBY pun meyakini dugaan soal aktor intelektual yang disampaikan pemerintah maupun BIN tidak ditujukan kepadanya.
(wk/elva)
