Diketahui sebelumnya, ada beberapa kepala daerah yang secara terang-terangan menolak Omnibus Law ini. Mereka ingin, Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 15 Oktober 2020 - 10:07 WIB
WowKeren - Sejak disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, Omnibus Law UU Cipta Kerja tak henti-hentinya mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dari beberapa gubernur di sejumlah provinsi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil buka suara mengenai hal ini. Sofyan menilai banyaknya penolakan dari gubernur terjadi lantaran adanya kesalahpahaman.
Kesalahpahaman bisa saja terjadi jika informasi yang diterima tidak sesuai. Ia menyebut tak sedikit orang yang mendengar dari media sosial terkait Omnibus Law ini yang mana tidak menutup kemungkinan adalah informasi hoaks.
"Ada kesalahpahaman saja. Presiden undang seluruh gubernur, kita rapat kabinet lengkap dengan gubernur sekalian," kata Sofyan seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (15/10). "Persoalannya karena orang tidak mengetahui dan kemudian banyak sekali orang mendengar dari media sosial. Medsos banyak sekali hoaks. Orang banyak bergerak berdasar hoaks."
Sementara itu, draft UU Ciptaker ini memang telah mengundang pertanyaan dari publik selama beberapa waktu terakhir. Kendati demikian, ia yakin jika para kepala daerah bisa lebih paham terkait UU tersebut mengingat Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menggelar rapat bersama mereka.
"Sebenarnya nggak ada (masalah)," lanjut Sofyan. "Orang nanti, oh begitu ya. Di dalam UU ini ada kesalahpahaman atau disalahpahamkan."
Seperti diketahui sebelumnya, ada beberapa kepala daerah yang secara terang-terangan menolak Omnibus Law ini. Mereka ingin, Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law.
Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang menolak kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Sementara itu sebelumnya, Jokowi telah menggelar rapat pekan lalu. Dalam ratas itu, Kepala Negara meminta seluruh kepala daerah satu suara terkait UU Cipta Kerja. Jokowi juga meminta tiap kepala daerah agar mensosialisasikan urgensi pembentukan UU Ciptaker yang dinilainya pro-kepentingan rakyat.
(wk/zodi)
