Perdana Menteri Thailand Tolak Undurkan Diri Meskipun Didesak Gelombang Demonstrasi
Dunia

Para demonstran mendesak Thailand menggelar pemilu dan membentuk parlemen baru, serta menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan konstitusi yang disusun oleh junta militer.

WowKeren - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, menolak tuntutan kelompok pro demokrasi yang memintanya mengundurkan diri dari jabatannya. Prayuth Chan-ocha bahkan menegaskan bahwa ia tak akan mundur dan dirinya merasa tak melakukan kesalahan apa pun.

"Saya tidak akan mundur. Memangnya apa yang saya perbuat? Salah saya apa?," kata Prayuth usai menghadiri rapat darurat dengan kabinet di ibu kota Bangkok, sebagaimana dilansir dari CNN.

Dalam rapat itu, Prayuth menyatakan pemerintah sepakat mengambil keputusan untuk menetapkan status darurat nasional selama 30 hari yang dimulai hari ini, Jumat (16/10). Dia mengatakan kebijakan itu diambil untuk mengendalikan aksi demonstrasi yang terus menerus terjadi yang dilakukan kelompok pro demokrasi.

Dalam status darurat nasional, aparat keamanan dibolehkan menahan individu yang dicurigai selama 30 hari tanpa alasan tertentu. Mereka juga berhak melarang perkumpulan atau keramaian yang diikuti oleh lebih dari lima orang. Selain itu, Prayuth menyatakan pemerintah juga memberlakukan jam malam jika aksi demo terus membesar.


Keputusan itu menyusul penerbitan dekrit darurat oleh pemerintah Negeri Gajah Putih pada Kamis (15/10) kemarin. Sampai saat ini tercatat sudah 40 orang demonstran ditangkap sejak aksi unjuk rasa dimulai sejak awal pekan. Prayuth menyarankan supaya para demonstran dan aktivis berdoa di kuil ketimbang turun ke jalan, karena khawatir dengan penyebaran virus corona.

Salah satu tuntutan demonstran adalah mendesak supaya Prayuth yang mulanya adalah panglima Angkatan Bersenjata Thailand dan berkuasa setelah melakukan kudeta pada 2014 untuk mengundurkan diri. Sebab aktivis menilai hasil pemilu pada 2019 yang mengukuhkan dia menjadi Perdana Menteri adalah tidak sah dan penuh kecurangan.

Demonstrasi juga mendesak supaya Thailand menggelar pemilihan umum dan parlemen baru, serta menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan konstitusi yang disusun oleh junta militer.

Aksi unjuk rasa di Thailand sebagian besar berlangsung damai. Hanya saja dua orang demonstran ditangkap dan disangka membahayakan Ratu Thailand saat kendaraan rombongan kerajaan melintas di dekat massa pengunjuk rasa. Keduanya pun terancam hukuman mati.

Kelompok oposisi juga menolak keputusan pemberlakuan status darurat nasional dan jam malam. Mereka mendesak Prayuth dan Partai Pheu Thai yang berkuasa supaya segera mencabut kebijakan itu dan berhenti mengintimidasi rakyat sipil.

(wk/luth)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait