Nasional

Genap satu tahun Jokowi-Ma’ruf Amin memimpin Indonesia. Dalam waktu tersebut, tercatat sejumlah kebijakan kontroversial yang diambil Presiden Jokowi. Apa saja?

• Ruth Meliana
• Selasa, 20 Oktober 2020 - 16:11 WIB

WowKeren - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap memimpin Indonesia selama satu tahun pada hari Selasa (20/10) ini. Dalam waktu tersebut, Presiden Jokowi telah menerapkan banyak kebijakan sebagai pemimpin negara.

Tak sedikit dari kebijakan Jokowi yang memicu kontroversi. Hal ini dilihat dari kritikan, penolakan, gugatan, hingga aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Berikut merupakan kebijakan kontroversial Jokowi selama memimpin sebagai presiden di periode kedua:

1. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kebijakan Jokowi untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memicu kontroversi. Pasalnya, kenaikan mencapai dua kali lipat sehingga memberatkan masyarakat Indonesia.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, Jokowi mengeluarkan Perpres 64 Tahun 2019 yang memastikan jika iuran BPJS Kesehatan akan tetap naik.

Rincian kenaikan BPJS Kesehatan ini meliputi: kelas I sebesar Rp150 ribu, kelas II sebesar Rp100 ribu, dan kelas III sebesar Rp42 ribu. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu sepenuhnya akan berlaku mulai Januari 2021 mendatang.

2. Pemilihan Menteri

Pemilihan menteri oleh Jokowi pada periode keduanya juga menuai banyak kritikan dari masyarakat. Dalam pemilihan tersebut, setidaknya ada 3 menteri pilihan Jokowi yang memicu pro dan kontra.

Pertama adalah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang dianggap tidak memiliki kompetensi untuk mengurusi agama. Apalagi, sosok Fachrul lebih memiliki latar belakang militer dan bukan tokoh agama. Ia merupakan Mantan Wakil Panglima TNI.

Kedua adalah terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Pemilihan Nadiem menimbulkan pro dan kontra lantaran tidak memiliki rekam jejak dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Apalagi, Nadiem selama ini lebih fokus pada bidang teknologi dan dikenal sebagai pencipta Gojek.

Ketiga adalah sosok Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan (Menkes). Terpilihnya sebagai Menkes turut dikritik lantaran pernah menggunakan metode “cuci otak” dengan menggunakan Digital Subtraction Angiography (DSA) untuk pengobatan stroke jenis iskemik. Akibatnya, ia dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI).

3. Gelar Pilkada Serentak

Keputusan Jokowi yang dinilai kontroversial adalah tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tengah pandemi virus corona. Tak tanggung-tanggung, Pilkada akan diadakan di 270 daerah.

Keputusan itu telah mendapatkan penolakan keras dari Muhammadiyah, MUI, PBNU, dan elemen masyarakat lainnya yang meminta Pilkada ditunda. Terlebih, virus corona dilaporkan telah menginfeksi 60 kandidat Pilkada.

Tak sampai disitu, Pilkada juga telah memicu 243 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat masa pendaftaran. Namun, Jokowi tetap tegas jika Pilkada harus digelar di tengah pandemi virus corona dengan alasan situasi masih penuh ketidakpastian.

4. PSBB Vs Lockdown

Kebijakan Jokowi yang tidak segera menerapkan lockdown begitu virus corona merebak di Indonesia turut memicu pro dan kontra. Bahkan, Jokowi dan jajarannya sempat menganggap remeh COVID-19 yang pertama kali muncul pada 2 Maret lalu di Tanah Air.

Setelah banjir kritikan dan kasus COVID-19 mencapai puluhan, Jokowi akhirnya mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rupanya, Jokowi memilih PSBB dan tetap enggan menerapkan lockdown karena dinilai bisa mematikan ekonomi Indonesia.

Kebijakan PSBB sendiri dinilai gagal setelah Jokowi mengumumkan new normal. Kebijakan ini kemudian berkembang dengan nama PSBB Transisi atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi di tengah lonjakan kasus virus corona. Akibatnya, kasus COVID-19 di Indonesia menjadi tak terbendung hingga menembus ratusan ribu.

5. RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Kebijakan paling kontroversial Jokowi dalam setahun terakhir adalah berniat menggabungkan puluhan undang-undang menjadi satu undang-undang saja atau Omnibus Law. Omnibus Law pertama yang disodorkan oleh Jokowi ke DPR adalah RUU Cipta Kerja.

RUU Ciptaker tersebut telah mendapatkan penolakan dari masyarakat sejak pertama diajukan oleh Jokowi karena dinilai semakin merugikan pekerja. Tak disangka, RUU Ciptaker tiba-tiba disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu.

Pengesahan tersebut langsung memicu kemarahan publik hingga aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan dari kaum buruh dan mahasiswa. Mereka memprotes pasal-pasal kontroversial UU Ciptaker yang semakin mempersulit pekerja, terlebih saat ini Indonesia sedang dihantam pandemi corona.