Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon buka suara terkait pengamat Tiongkok yang menilai kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia sebagai ancaman untuk negaranya.
- Nidya Putri
- Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:38 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10) kemarin. Dalam pertemuan tersebut PM Suga bersedia untuk membantu RI dengan memberikan pinjaman sebesar 50 miliar yen atau Rp 6,95 triliun untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19.
Namun demikian, Pengamat dari Tiongkok menyebutkan jika kunjungan PM Jepang ke Indonesia bisa menjadi ancaman. Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon pun buka suara.
Menurutnya, kunjungan tersebut sudah tepat dan dapat menguntungkan kedua pihak. "Menurut saya, kunjungan PM Jepang itu timely, pada waktu yang tepat. Jepang merupakan sahabat sejati bagi pembangunan Indonesia selama puluhan tahun," kata Fadli, Rabu (21/10). "Selama ini investasi Jepang di Indonesia juga menguntungkan kedua pihak, fair."
Lebih lanjut, Fadli pun menyoroti sikap agresif Tiongkok di kawasan Laut China Selatan (LCS). Menurutnya, sikap itu berpotensi mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia. "Sikap agresif Tiongkok di Laut China Selatan tentu mengancam kedaulatan wilayah RI. Mereka sering melanggar ZEE dan kapal-kapal nelayan maupun coast guard masuk ke wilayah kita seenaknya," ujarnya.
Menurut elite Partai Gerindra tersebut, Indonesia memang perlu beraliansi dengan Amerika dan Jepang. Khususnya agar tercipta keseimbangan mengenai situasi di Laut China Selatan. "Soal Laut China Selatan, kita memang perlu beraliansi dengan Amerika dan Jepang agar terjadi keseimbangan di kawasan," tuturnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan antara PM Jepang Yoshihide Suga dan Presiden Jokowi turut membahas terkait ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia. Hal ini tentu menuai sorotan dari pengamat Tiongkok.
Media Partai Komunis Tiongkok, The Global Times, melaporkan para pengamat juga khawatir kesepakatan yang dibuat oleh Jepang di Asia Tenggara justru akan mengancam stabilitas perdamaian di kawasan. The Global Times mengutip pernyataan Da Zhigang, direktur dan peneliti dari Institute of Northeast Asian Studies di Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences, yang mengatakan kesepakatan militer malah akan meningkatkan kesulitan untuk mencapai konsensus multilateral atas sengketa Laut China Selatan.
(wk/nidy)
