Dokter Minta Pemerintah Tidak Tergesa-Gesa Soal Vaksinasi Corona
Xinhua
Nasional
Vaksin COVID-19

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) menilai bahwa vaksin harus benar-benar diketahui fungsi pemakaiannya, apalagi biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

WowKeren - Pemerintah Indonesia diketahui telah membuat rencana pengadaan vaksin virus corona (COVID-19) dan vaksinasi. Mulai dari membeli vaksin COVID-19 buatan negara lain, mengembangkan "Vaksin Merah Putih" secara mandiri, hingga melakukan simulasi vaksinasi.

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) lantas mengimbau agar program vaksinasi ini tidak dilakukan terburu- buru. Pasalnya, Papdi menilai diperlukan upaya serius dalam memastikan kelayakan dan keamanan vaksin.

"Kalau mengembangkan vaksin berarti ada tahapannya," jelas Ketua Umum Papdi, Sally A Nasution, dilansir CNN Indonesia pada Kamis (22/10). "Idealnya vaksin itu sampai aman bisa digunakan bahkan sampai lima tahun penelitian fase I-III sampai post marketing surveillance sehingga kami yakin itu aman."

Adapun aman yang dimaksud oleh Sally adalah tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius. Selain keamanan, Sally juga meminta pemerintah untuk memperhatikan efektivitas vaksin.

Sally menilai bahwa vaksin harus benar-benar diketahui fungsi pemakaiannya, apalagi biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Menurut Sally, pemerintah harus menegaskan hal tersebut agar masyarakat juga merasa yakin.


Lebih lanjut, Sally mengaku mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat, mulai dari pasien hingga teman sejawat, yang khawatir soal tingkat efektivitas vaksin dalam melawan COVID-19. Terlebih kalangan para dokter akan dijadikan prioritas menerima vaksin COVID-19, dan sebaliknya juga akan menyuntikkan vaksin ke masyarakat.

"Dari masyarakat, dari kalangan dokter mempertanyakan itu," ujar Sally. "Karena dokter sebagai target utama vaksinasi, dan nantinya memberikan vaksin, jadi kami punya dua tanggung jawab."

Selain itu, Sally juga menanggapi soal potensi keputusan BPOM dalam mengeluarkan izin darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap ketiga produk vaksin yang akan beredar di Indonesia. Menurut Sally, BPOM sebelumnya pernah mengeluarkan EUA sebuah jenis obat kepadanya.

"EUA itu temporer dia ada waktunya sampai ada obat yang terbukti lebih paten untuk terapi," terang Sally. "Nah, kalau untuk vaksin kami kemarin diskusikan apakah aman karena ini sesuatu yang baru, kalau obat agak beda, itu obat lama kita tahu efikasinya."

Terlepas dari itu semua, Sally juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam pengadaan vaksin COVID-19 ini. "Kami sangat menghargai pemerintah yang sudah mencari, sampai import vaksin supaya tidak ketinggalan," pungkas Sally.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts