Bukan tanpa alasan, dengan adanya kebijakan ini pemerintah berharap bisa mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi COVID-19.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 23 Oktober 2020 - 16:54 WIB
WowKeren - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan jika pemerintah akan segera mewajibkan instansi untuk mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggaran untuk belanja barang/modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketentuan ini berlaku termasuk bagi kementerian dan lembaga.
Bukan tanpa alasan, dengan adanya kebijakan ini pemerintah berharap bisa mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Ia menyebut jika rencana ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Presiden sudah setuju bahwa 40 persen belanja K/L harus untuk UMKM," kata Teten dilansir Antara, Jumat (23/10). "Pada Oktober tahun lalu dalam ratas (rapat terbatas) saya juga meminta agar belanja K/L juga diprioritaskan ke UMKM."
Selain itu, kebijakan ini rupanya sudah tercantum dalam UU Cipta Kerja. Sehingga kebijakan ini hanya tinggal menunggu implementasi di lapangan. "Hari ini sudah masuk di UU Cipta Kerja, jadi saya kira advokasi kebijakan sudah kami lakukan, tinggal bagaimana implementasinya," lanjut Teten.
Pandemi COVID-19 memang telah menghantam banyak sektor, terutama UMKM. Menurutnya, sektor UMKM menjadi yang paling terdampak. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan, setelah September 2020 ini hampir separuh UMKM akan mengalami krisis atau gulung tikar.
Sehingga sebagai solusi permasalahan itu, pemerintah membuat kebijakan dengan mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM. Tak cukup sampai di situ, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga dituangkan dalam komitmennya untuk mendorong BUMN belanja barang atau jasa milik UMKM.
Hal tersebut pun juga ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Erick memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengutamakan produk UMKM saat belanja modal.
Kami kerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pengadaan di BUMN dengan nilai mencapai Rp 14 miliar ke bawah untuk UMKM," lanjut Teten. Saat ini, sudah ada 9 BUMN yang menyatakan komitmen tersebut dengan nilai total belanja sekitar Rp 35 triliun.
(wk/zodi)
