Namun demikian, mundurnya jadwal tersebut dipastikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bukan karena minimnya pasokan vaksin.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 24 Oktober 2020 - 07:26 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah ditelepon Presiden Joko Widodo perihal vaksin virus corona (COVID-19). Luhut menyebut rencana vaksinasi COVID-19 bisa molor dari yang awalnya dijadwalkan pada minggu kedua bulan November 2020 mendatang.
Namun demikian, mundurnya jadwal vaksinasi tersebut dipastikan Luhut bukan karena minimnya pasokan. Namun karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu waktu untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat alias Emergency Use Authorization (EUA).
"Tadi Presiden telepon saya, tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya," ungkap Luhut dilansir CNN Indonesia pada Sabtu (24/10). "Barangnya sudah siap, tetapi adalah Emergency Use Authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi."
Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tak mau mengambil risiko dengan alasan keamanan, sehingga memilih untuk mengikuti aturan yang ada. "Beliau mengatakan keamanan nomor satu. Saya kira pemerintah sangat menghormati aturan tadi," jelas Luhut.
Lebih lanjut, Luhut bercerita bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok sempat mengaku telah disuntik vaksin corona. Namun, Luhut menjelaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan di Indonesia karena masih menunggu izin BPOM.
"Saya tanya menlu, 'Anda sudah suntik vaksin?'. Dia jawab sudah, sudah dapat Sinovac langsung suntik dia," ungkap Luhut. "Dia bilang, 'Kamu suntik jugalah'. Tapi kan tidak bisa karena kita belum ada Emergency Use Authorization. Itu harus kita tunggu. Itu aturan jadi kita harus patuh pada aturan."
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, proses vaksinasi baru akan dimulai setelah mendapat restu dari BPOM. Pemerintah disebutnya tidak mematok target kapan vaksinasi harus dilakukan.
(wk/Bert)
