Warga lokal rupanya ‘menjerit’ terkait rencana pembangunan wisata Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca. Mereka mendesak UNESCO turun tangan.
- Ruth Meliana
- Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:23 WIB
WowKeren - Pembangunan wisata Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan wisata tersebut dinilai akan merusak habitat dari komodo yang sudah terancam punah.
Pembahasan mengenai nasib komodo ini ramai setelah beredarnya sebuah foto viral komodo yang tengah menghadang sebuah truk proyek di kawasan proyek pembangunan wisata Jurassic Park. Rupanya, pembangunan kawasan wisata tersebut mendapatkan kritikan dari warga lokal.
Sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil peduli Pulau Komodo bahkan meminta meminta organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan dunia di bawah PBB atau UNESCO turun tangan. Mereka mendesak UNESCO untuk mengkaji rencana Pemerintah Indonesia yang akan melakukan pemugaran situs warisan dunia Pulau Komodo.
Permohonan itu telah dikirimkan oleh sejumlah organisasi sipil lewat surat ke UNESCO pada 9 September lalu. Koordinator Garda Pemuda Komodo, yang juga merupakan satu dari tiga penandatanganan surat itu menilai rencana pemerintah memugar Pulau Komodo untuk menggenjot sektor pariwisata telah mencederai warisan leluhur.
”Kami selaku masyarakat asli Pulau Komodo yang sekian tahun telah diwasiatkan oleh leluhur untuk menjaga komodo sebagai saudara,” kata Akbar seperti dilansir dari CNNIndonesia, Senin (26/10). “(Pembangunan itu) telah dicederai oleh bangunan investasi di dalam alam Komodo.”
Dalam surat tersebut, mereka mendesak UNESCO segera datang mengunjungi Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores. Kedua lokasi tersebut diketahui merupakan tempat habitat komodo.
UNESCO diminta datang untuk melakukan investigasi terkait situasi dan kondisi terbaru di pulau tersebut. Selain itu, UNESCO juga didesak melakukan kunjungan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap dua kepulauan tersebut.
Surat tersebut juga mengingatkan UNESCO untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal. Pasalnya, masyarakat lokal dinilai akan mengalami dampak perekonomian akibat adanya gelombang investasi di kawasan tersebut.
Kelompok sipil cukup khawatir jika gelombang investasi tersebut akan menjadi monopoli perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Terlebih, proyek itu akan membuat tanah-tanah di wilayah tersebut hanya dimiliki oleh orang kaya saja dan mengancam ekosistem komodo. Situasi tersebut tentunya juga akan mengancam kehidupan warga lokal.
”Bersama dengan kekhawatiran akan bahaya lingkungan yang akan diciptakan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki lahan,” ujar mereka dalam surat tersebut. “Dan menurunnya lahan untuk pertanian dan perikanan di pulau-pulau tersebut.”
”Semua proyek itu diklaim akan akan menciptakan lapangan kerja dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat,” sambung surat tersebut. “Tapi, jika dilihat lebih dekat bakal terungkap realitas yang berbeda.”
(wk/lian)
