Ketua Pelaksana KPCPEN itu memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang akan diedarkan terjamin keamanannya. Pernyataan ini sekaligus membungkam seluruh kekhawatiran masyarakat.
- Elvariza Opita
- Selasa, 27 Oktober 2020 - 14:55 WIB
WowKeren - Rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih menjadi pro dan kontra. Bahkan sebanyak 7,6 persen warga mengaku tidak berkenan diimunisasi dengan alasan ragu terhadap keamanan vaksin tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 Erick Thohir menyatakan bahwa pengadaan vaksinasi dalam rangka memberi rasa aman ke masyarakat selama pandemi COVID-19. Sehingga dipastikan bahwa vaksin yang akan diedarkan sudah sesuai standar dan aman.
"Kalau dibicarakan kualitas yang diberikan kepada rakyat itu adalah kualitas yang sesuai standar. Jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu membahayakan kepada rakyatnya," kata Erick di Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Pemda DI Yogyakarta, Selasa (27/10).
Terkait dengan kualitas vaksin, imbuh Erick, tidak ditentukan tanpa data saintifik yang jelas. Bahkan pemerintah menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga berdiskusi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait keamanan vaksin yang akan diberikan.
"Ada pertanyaan menggelitik. Apakah vaksin ini baik? Bagaimana kualitasnya?" ujar sang Menteri BUMN, dilansir dari Kumparan.
"Hasil pertemuan kami dengan WHO dengan lembaga internasional lain-lain bahwa vaksinasi di Indonesia harus melalui standar yang diakui dunia," imbuhnya. "Kita melibatkan BPOM dan melakukan uji klinis."
Sejauh ini pemerintah terus mengunjungi berbagai negara untuk mendapatkan vaksin dengan kualitas terbaik bagi masyarakat Indonesia. Sehingga menimbulkan tanda tanya di benak Erick, mengapa ada pihak yang meragukan upaya pemerintah.
"Ini yang kemarin justru kita pertanyakan," ujar Erick. "Kenapa ketika negara ingin hadir pemerintah daerah, pemerintah pusat, memberikan rasa aman ke masyarakat seakan vaksinasi digembar-gemborkan, padahal kita sendiri belum secure."
"Kalau kita lihat dibanding India pengadaan vaksin kita di bawah. Sedangkan kita ingin memberikan prioritas negara hadir kepada rakyatnya agar vaksinasi ini berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah angkat bicara soal pengadaan vaksin ini. Jokowi membuka alasan di balik keputusan pemerintah mengamankan sampai ratusan juta dosis vaksin COVID-19 meski belum tuntas uji klinis.
Di samping itu, Jokowi juga menolak bila sampai ada narasi rencana imunisasi tergesa-gesa yang tersebar di kalangan masyarakat. Sebab Jokowi memastikan bahwa vaskin baru akan diedarkan jika sudah mendapat sertifikasi aman dari lembaga berwenang.
(wk/elva)
