Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan penjelasan perihal viralnya isu Indonesia batal membeli vaksin Corona AstraZeneca. Apa pembatalan ini terkait dengan uji klinis yang bermasalah?
- Elvariza Opita
- Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:13 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu uji klinis vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca Inggris kembali dilaporkan bermasalah karena satu relawannya meninggal dunia. Dan setelahnya mulai muncul isu pemerintah Indonesia batal memborong ratusan juta dosis vaksin tersebut.
Kekinian isu itu semakin ramai dibicarakan dan memicu jawaban dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, tidak sepenuhnya benar jika Indonesia disebut membatalkan pembelian vaksin lantaran sejauh ini memang belum ada keputusan apa-apa yang bersifat mengikat.
"Kita belum putuskan. AstraZeneca salah satu kandidat yang karena penelitiannya diresume di negara lain dan AstraZeneca adalah salah satu yang harganya bisa mendekati harga publik dan bisa meyakinkan volumenya besar," jelas Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu, Selasa (27/10).
Indonesia memang mengejar perusahaan-perusahaan yang mampu menyediakan ratusan juta dosis vaksin COVID-19. Dan kendati AstraZeneca menyanggupinya, tetapi rupanya baru bisa disediakan pada 2021 mendatang sehingga Indonesia urung membayar uang muka senilai USD 250 juta yang harusnya dibayarkan pada Oktober 2020.
"Tetapi ketersediaannya tidak dalam waktu dekat, baru masuk di Kuartal II tahun depan," tutur Airlangga, dikutip dari Kumparan. "Maka arahan Presiden terhadap vaksin-vaksin AstraZeneca dan lain-lain tetap dikaji."
Airlangga menegaskan, rencana kerja sama dengan AstraZeneca pun bukan sesuatu yang bersifat pasti. Nanti seiring berjalannya waktu akan tetap dikaji apakah jadi mengimpor dari AstraZeneca atau bisa dikembangkan di dalam negeri misalnya.
"Orientasinya semua dilakukan dikerjasamakan, termasuk Sinovac diproduksi di Bio Farma," imbuhnya. "Sehingga ada scale ability sesuai kebutuhan dan kapasitas pabrik yang ada."
Sebelumnya Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi dan Globalisasi Achmad Yurianto juga telah menyampaikan hal serupa. Yuri menegaskan bahwa Indonesia sejauh ini hanya menandatangani Letter of Intent (LoI) yang menunjukkan ketertarikan untuk membeli produk yang bersangkutan namun belum ada kontrak yang terjalin.
Vaksin AstraZeneca sendiri sudah dua kali menjadi sorotan karena uji klinisnya yang bermasalah. Namun belum lama ini juga AstraZeneca melaporkan adanya reaksi positif vaksin yang diimunisasikan kepada kaum lanjut usia.
(wk/elva)
