Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut bahwa penolakan masyarakat sekitar terhadap proyek pembangunan tersebut juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 30 Oktober 2020 - 12:24 WIB
WowKeren - Pembangunan kawasan wisata "Jurassic Park" di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan pun mengimbau agar pembangunan kawasan wisata tersebut tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja.
Daniel menilai pembangunan tersebut juga perlu memperhatikan aspek ekologis. "Sudah sesuai aturan apa belum, jangan sampai pembangunan hanya melihat dari sisi ekonomi sekedar mendatangkan wisatawan," tutur Daniel dilansir Republika pada Jumat (30/10).
Selain itu, Daniel juga menyebut bahwa penolakan masyarakat sekitar terhadap proyek pembangunan tersebut juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, masyarakat khawatir soal habitat komodo yang bisa terganggu oleh proyek pembangunan tersebut.
"Karena itu komisi IV DPR meminta pemerintah agar dalam membangun suatu proyek harus mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar," jelas Daniel. "Memastikan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek psikologi masyarakat, dan aspek ekonomi masyarakat sekitar bisa berjalan secara komprehenshif."
Lebih lanjut, Daniel meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggungjawab untuk menjelaskan dan memastikan sejauh mana pembangunan "Jurassic Park" tidak merusak habitat komodo. Ia pun berharap agar pembangunan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan banyak pihak.
Namun apabila masyarakat terus menunjukkan penolakan, maka Daniel berharap pemerintah mau mempertimbangkan kembali proyek pembangunan tersebut. "Keberatan masyarakat harus didengar dan dijawab, dan penting pembangunan yang ada tidak mengubah habitat aslinya," terang Daniel.
Di sisi lain, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah menanggapi polemik pembangunan kawasan wisata tersebut. Menurut Viktor, proyek pembangunan "Jurassic Park" itu masih berlanjut sebagaimana direncanakan.
Viktor juga menegaskan bahwa pembangunan ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat NTT juga, serta tidak akan mengganggu habitat alami komodo. "Proyek itu jalan terus buat rakyat dan Provinsi NTT. Kondisi komodo baik-baik saja itu," kata Viktor, Rabu (28/10)
(wk/Bert)
