Pemerintah telah resmi meluncurkan portal resmi UU Ciptaker yang berfungsi sebagai ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan dan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan UU tersebut.
- Nidya Putri
- Senin, 09 November 2020 - 09:21 WIB
WowKeren - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga saat ini masih mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Pasalnya, meski telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo masih kerap ditemukan sejumlah masalah seperti typo dan 'pasal titipan'.
Belum lagi sejumlah pasal yang dinilai merugikan rakyat sehingga menimbulkan aksi penolakan keras. Untuk menangani persoalan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun meluncurkan portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja https://uu-ciptakerja.go.id.
Saat ini portal tersebut sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan jika portal tersebut menjadi ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan dan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
"Supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” katanya melalui keterangan tertulis, Senin (9/11). Portal itu menurutnya penting karena pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draft Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres. Saat ini 19 K/L tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.
Selain itu, Airlangga menekankan setelah presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka sesuai pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan. "Melalui penyediaan Portal Resmi UU Cipta Kerja ini, Pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja," tegasnya.
Saat ini sudah ada 9 Draft RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja. Di samping itu, secara terkoordinasi K/L juga sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draft 40 RPP dan 4 RPerpres melalui portal itu.
(wk/nidy)
