Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja hingga penyambutan Habib Rizieq memicu kerumunan besar di tengah pelaksanaan PSBB DKI Jakarta. Epidemiolog pun merasa semua sudah tak lagi berarti.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 14 November 2020 - 16:21 WIB
WowKeren - DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi demi mengendalikan wabah virus Corona. Sayangnya di tengah pelaksanaannya malah diwarnai dengan sejumlah kejadian pemicu kerumunan besar seperti demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, sampai yang terbaru penyambutan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.
Kondisi ini turut disoroti oleh Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman. Ia menyayangkan pembiaran kerumunan yang sudah berkali-kali terjadi kendati pemerintah semestinya memahami bagaimana dampaknya nanti. Jelas kerumunan besar seperti itu menyebabkan PSBB yang sudah berjalan beberapa bulan sebelumnya tidak ada artinya.
"Kan ini jadi satu kontraproduktif ya jadinya. Ketika satu wilayah dalam hal ini DKI melakukan PSBB transisi, tapi terjadi sangat pelonggaran pada aktivitas atau keramaian massa," kata Dicky, Sabtu (14/11). "Artinya akan meniadakan efektivitas PSBB sebelumnya."
Karena itulah, Dicky menuntut Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk lebih tegas soal penegakan disiplin protokol kesehatan. Izin untuk pelonggaran restriksi kegiatan masyarakat harus diimbangi dengan penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak dan meniadakan kerumunan.
"Artinya situasi sangat serius. Oleh karena itu, harus tegas pemerintah pusat dan pemda," ujar Dicky, dilansir dari Kumparan. "Saat ini, saya sampaikan sudah saja tegas semua jenis keramaian massa tanpa tebang pilih, pandang bulu semua dilarang."
"Kalau mau dibatasi 50 ya boleh. Kalau mau dijadikan sebagai intervensi atau meminimalisir mega klaster," imbuh Dicky.
Sebab nanti bila kembali terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, maka Pemda DKI Jakarta harus kembali "menarik rem darurat" dan mengadakan PSBB penuh. Kebijakan ini lantas berujung pada lesunya kembali perekonomian yang tentu berefek lebih panjang, tidak hanya bagi Ibu Kota tetapi juga nasional. Namun kebijakan ini jadi tidak berarti bila ketika pelonggaran kembali dilakukan, masyarakat sulit patuh pada protokol kesehatan sedangkan pemerintah tidak tegas.
"Kalau misalnya kondisinya ternyata seperti ini, ya strategi tambahan PSBB kemarin akan terjadi lagi," jelas Dicky. "Dan ini artinya akan berulang siklus yang akan terus menerus dan akan merugikan kita semua."
"Jadi ketika daerah enggak bisa perkuat dengan tegas dan konsisten, misalnya dalam hal ini pembatasan sosial dan fisik, ya itu akan terjadi. Dan itu merugikan baik secara ekonomi, sosial dan lainnya," pungkas Dicky.
(wk/elva)
