Ada Warga Tolak Tracing oleh Petugas COVID-19, Anies Diminta Tegas
Reuters
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dinilai sudah sepatutnya turun tangan membantu petugas yang mendapat kesulitan di lapangan karena menyangkut keselamatan masyarakat.

WowKeren - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berupaya keras untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Namun tentu saja dalam melaksanakan tugasnya, mereka juga mendapat tantangan.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Minggu (22/11), terungkap adanya upaya menghalangi petugas dalam melakukan tracing (penelusuran) dan tracking (pelacakan) guna mengendalikan penyebaran virus yang timbul dari kerumunan acara Rizieq Shihab. Hal ini pun sangat disayangkan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Padahal, upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sudah sesuai prosedur. Ia pun meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengambil langkah tegas untuk ini. Anies diminta untuk menerapkan aturan secara merata tanpa tebang pilih.

"Jangan dibiarkan dan jangan tebang pilih. Ini masalah serius yang harus segera ditangani Gubernur," kata dia, Minggu (22/11). "Lihat sekarang kasus penularan di Jakarta mencapai 1.579 kasus di hari Sabtu kemarin."


Terkait upaya menghalangi petugas dalam melakukan tracing ini, disampaikan langsung sebelumnya oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo. Menurut laporan, petugas tak bisa menjalankan tugasnya lantaran mendapat penolakan dari massa Rizieq Shihab.

Menurutnya, sudah sepatutnya gubernur untuk turun tangan ikut membantu petugas yang mendapat kesulitan di lapangan. Sebab hal itu menyangkut keselamatan masyarakat luas.

"Karena bukan apa-apa, ini demi kemanusiaan. Kalau untuk diisolasi untuk melindungi manusia yang lain saja tidak mau terus mau jadi apa Jakarta," ungkapnya lagi. "Gubernur harus tegas di sini."

Pemerintah Provinsi selama ini memegang kendali atas seluruh teknis dan mekanisme melindungi Jakarta dari pandemi COVID-19 di Ibu Kota. Sedangkan DPRD sendiri telah memberikan dukungan dari sisi anggaran dan juga peraturan yang dibutuhkan.

"Seperti kemarin, butuh aturan untuk mempertegas upaya-upaya petugas di lapangan dalam penanganan, sudah kita buat dan telah disahkan," paparnya. "Sekarang ayo sama-sama menegakkan aturan itu. Ketika terjadi pelanggaran sanksi dengan tegas sesuai aturan."

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts