Penangkapan Menteri Edhy pada Rabu (25/11) dini hari tadi diduga terkait dengan izin ekspor benur alias benih lobster. Menteri Edhy dan rombongan yang ikut ditangkap pun langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 25 November 2020 - 15:48 WIB
WowKeren - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dini hari mengejutkan publik. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepulangnya dari Hawaii, Amerika Serikat (AS).
Presiden Joko Widodo pun akhirnya buka suara soal penangkapan Menteri Edhy. Menurut Jokowi, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK," tutur Jokowi dilansir rilis Biro Pers. "Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional."
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan korupsi di Indonesia. "Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Adapun penangkapan Menteri Edhy ini diduga terkait dengan izin ekspor benur alias benih lobster. Menteri Edhy dan rombongan yang ikut ditangkap pun langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK.
Status Menteri Edhy saat ini masih terperiksa dan status hukumnya akan diumumkan KPK lewat konferensi pers. Sesuai ketentuan yang berlaku, status hukum atas para pejabat yang ditangkap ini akan ditetapkan dalam maksimal 24 jam.
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyatakan bahwa Menteri Edhy ditangkap di Bandara Soekarno Hatta sepulang dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Memang berdasarkan keterangan KKP, Edhy tengah menjalankan kunjungan kerja ke Hawaii pada Jumat (20/11) pekan lalu untuk mempelajari produksi benih udang, khususnya jenis vaname yang akan dibudidayakan di Indonesia.
Partai Gerindra yang menjadi naungan karier politik Menteri Edhy juga sudah buka suara terkait penangkapan ini. Menurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, kabar penangkapan Menteri Edhy juga sudah sampai ke telinga sang Ketua Umum Prabowo Subianto.
"Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami," tutur Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11). "Dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK."
(wk/Bert)
