KPK menjadikan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka, mengharuskan Presiden Joko Widodo menunjuk seseorang menggantikannya menjadi menteri ad interim.
- Elvariza Opita
- Kamis, 26 November 2020 - 09:00 WIB
WowKeren - KPK telah menetapkan sejumlah tersangka usai menangkap rombongan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam operasi senyap di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11) dini hari. Salah satu yang ditetapkan adalah sang pucuk pimpinan alias Menteri KKP Edhy Prabowo.
Tentu saja kekosongan jabatan tak boleh terjadi terlalu lama. Karena itulah Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu (25/11) kemarin.
Lantas siapa yang ditunjuk Jokowi? Dilansir dari Kompas TV, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang ditunjuk oleh Jokowi. Perihal penunjukan ini pun sudah dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marives, Jodi Mahardi.
"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP," kata Jodi, dikutip pada Kamis (26/11). "Maka Presiden (Jokowi) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP Ad Interim."
Kutipan bernada serupa juga dicantumkan di Surat Edaran No: B-835/SJ/XI/2020. "Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian kutipan surat tersebut.
Penunjukan Luhut ini pun menambah panjang daftar pekerjaan sang menko. Sebab diketahui saat ini Luhut bertanggung jawab juga sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan memulihkan situasi nasional di tengah guncangan pandemi COVID-19.
Di sisi lain penetapan status tersangka atas Edhy Prabowo dilakukan pada Rabu malam. KPK menciduk para pejabat KKP ini dalam rangka menyidik dugaan kasus suap izin ekspor benih lobster yang memang baru diizinkan kembali di era kepemimpinan Edhy.
Sebanyak 6 orang dari KKP dan perusahaan ekspor benur terkait menjadi tersangka karena diduga menerima suap, sedangkan satu pengusaha berinisial SJT menjadi pemberi. Edhy pun sudah meminta maaf atas keterlibatannya dalam kasus ini serta mengklaim semua adalah kecelakaan.
(wk/elva)
