Komentari Penggantian Menteri KP Edhy Prabowo, Pengamat: Mungkin Jadi Momentum Reshuffle
Nasional

Terkait kandidat pengganti Edhy Prabowo, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa bisa saja Menteri KP yang baru bukan berasal dari Partai Gerindra lagi.

WowKeren - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah ditangkap oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap izin ekspor benih lobster. Sejumlah nama yang dianggap cocok dalam menggantikan Edhy sebagai Menteri KKP pun mulai bermunculan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, lantas menilai bahwa penggantian Edhy dari jabatan Menteri KP dapat menjadi momentum Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Adi menilai Jokowi bisa sekaligus mencari pengganti beberapa Menteri yang performanya dianggap kurang baik, terutama di masa pandemi virus corona (COVID-19).

"Sangat mungkin ini jadi momentum untuk reshuffle terbatas," tutur Adi dilansir Kompas.com pada Jumat (27/11). "Hanya beberapa kementerian yang dianggap tidak perform dan menimbulkan polemik."

Terkait kandidat pengganti Edhy, Adi menyebutkan bahwa bisa saja Menteri KP yang baru bukan berasal dari Partai Gerindra lagi. Menurut Adi, Jokowi kemungkinan akan melakukan rotasi, sehingga jabatan Edhy akan diberikan kepada partai koalisi lain atau justru dari kalangan profesional.


"Atau (mungkin) KP ini diberikan kepada yang lain baik dari profesional maupun partai koalisi lain," papar Adi. Meski demikian, Adi juga yakin bahwa jatah kursi Menteri untuk Gerindra tak akan berkurang. Menurutnya, Gerindra tetap akan mendapat jabatan di Kementerian lain meski kursi Menteri KP diisi pihak lain.

"Pertimbangan politik akomodatifnya tetap ada. Sekalipun Edhy Prabowo ditangkap, tidak akan mengurangi jatah kursi Gerindra di pemerintahan saat ini," terang Adi. "Yang jelas proporsi kementeriannya sepertinya ada dua."

Jatah kursi Menteri untuk Gerindra disebutnya akan tetap sama lantaran pengurangan akan kembali menimbulkan gejolak antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Adi, jatah dua Menteri yang diperoleh Gerindra saat ini adalah bentuk imbalan usai partai berlambang Garuda tersebut bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Yang jelas pengurangan jatah menteri secara alamiah menimbulkan rasa tidak bahagia kepada siapapun," pungkasnya. "Karena mengurangi jatah menteri dianggap sebagai hukuman."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait