Jokowi Minta 'Tak Bangun Tembok Tinggi' Hadapi Krisis Pandemi, Apa Maksudnya?
https://www.setneg.go.id/
Nasional

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebut secara gamblang pihak mana yang disebutnya membangun tembok tinggi tersebut. Yang jelas, Kepala Negara meminta semua pihak bisa bergotong royong

WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta semua pihak untuk membuang ego sektoral maupun lembaga dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020, Kamis (3/12).

"Buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga," kata Jokowi. "Dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi berlindung di balik otoritas masing-masing."

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebut secara gamblang pihak mana yang disebutnya membangun tembok tinggi tersebut. Yang jelas, Kepala Negara meminta agar semua pihak bisa bergotong royong dan berbagi beban mengatasi masalah yang muncul akibat pandemi COVID-19.


Lalu untuk BI sebagai bank sentral, Jokowi berharap agar bank ini mampu mengambil peran untuk menggerakkan sektor riil. Yang mana, hal ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja secara luas. Begitu juga dengan upaya membantu para pelaku usaha UMKM.

"Saya harap BI mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang kami gulirkan," tegas Jokowi. "Kontribusi lebih besar untuk gerakkan sektor rill, mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan bantu pelaku usaha utamanya UMKM agar bisa kembali produktif."

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memprediksi jika Indonesia mungkin akan dihadapkan pada situasi kelam, dimana kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin membludak. Terlebih lagi pandemi telah memicu gelombang PHK secara besar-besaran.

Dilansir CNN Indonesia, selama ini pemerintah dan BI berbagi beban dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menangani dampak COVID-19. Dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Yang pertama adalah pembiayaan public goods senilai Rp 397,56 triliun, lalu pembiayaan non public goods senilai Rp 177,03 triliun dan belanja non public goods dengan nilai sebesar Rp 328,87 triliun.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts