Dari survei yang dilakukan, sebagian besar masyarakat yang ingin mudik berasal dari Jabodetabek. Mereka akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 05 Desember 2020 - 18:59 WIB
WowKeren - Sebentar lagi momen liburan panjang akhir tahun akan tiba. Sedianya, liburan panjang untuk perayaan Natal dan Tahun baru akan digabung dengan pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri.
Namun rupanya, pemerintah memangkas waktu libur panjang sebanyak 3 hari. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan tidak akan ada banyak masyarakat yang mudik pada akhir tahun ini.
Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan. Dari survei itu, menunjukkan 73 persen masyarakat memilih untuk tidak mudik saat libur Nataru 2020/2021.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan jika kemungkinan itu disebabkan karena kesadaran masyarakat terkait penyebaran COVID-19. "Penurunan jumlah pemudik terjadi disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk tidak mudik di masa pandemi untuk menekan penyebaran COVID-19," kata dia, Jumat (5/12).
Sisanya, yakni sebanyak 27 persen masyarakat rupanya masih berencana untuk melakukan perjalanan. Kendati jumlah peserta mudik Nataru diperkirakan tidak begitu besar namun Budi memastikan akan tetap mempersiapkan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan pemudik.
Budi menjelaskan jika sebagian besar masyarakat yang ingin mudik berasal dari Jabodetabek. Mereka akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat.
"Mayoritas asal calon pemudik dalam survei tersebut berasal dari Jabodetabek," tambah Budi menjelaskan. "Sebesar 31 persen dan akan melakukan perjalanan Jawa Tengah sebanyak 20 persen, Jawa Timur sebanyak 13 persen persen, dan Jawa Barat sebanyak 10 persen."
Ia memperkirakan akan terjadi penurunan pada jumlah penumpang angkatan darat sebesar 48 persen dibanding periode tahun lalu. Pada 2019, jumlah penumpang angkutan darat sekitar 4,15 juta sedangkan pada tahun ini diperkirakan hanya sekitar 2,1 juta.
Kendati demikian, Kemenhub tetap melakukan koordinasi dengan Kepolisian maupun Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Pemerintah juga akan melakukan pengecekan pada armada bus dan kapal yang digunakan. "Kesiapan sarana dan prasarana moda darat ada 50.317 unit bus dan 218 unit kapal penyeberangan," imbuh Budi.
(wk/zodi)
