Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi, menilai kebijakan ini bisa berdampak pada pemotongan gaji karyawan.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 08 Januari 2021 - 16:03 WIB
WowKeren - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang akan membatasi sejumlah aktivitas, termasuk di pusat perbelanjaan alias mal. Selama penerapan PPKM, jam operasional mal dibatasi maksimal pukul 19.00.
Kelompok pengusaha mal di Jawa Timur lantas mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Terlebih pengunjung restoran yang makan di tempat (dine in) juga dibatasi maksimal hanya 25 persen dari total kapasitas.
"Tiga jam sisa waktu yang dipangkas adalah peak time pusat perbelanjaan," tutur Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi dilansir Kompas.com pada Jumat (8/1). "Sekarang dengan pembatasan sampai jam 19.00, separuh omzet mereka akan hilang."
Meski PPKM ini hanya akan diterapkan selama dua pekan, Sutandi menilai kebijakan ini juga akan berdampak pada pemotongan gaji karyawan. Bahkan tak menutup kemungkinan para pelaku usaha terpaksa merumahkan karyawannya lantaran tak bisa membayar biaya operasional.
"Meski hanya dua minggu akan berdampak pada pemotongan gaji atau bahkan merumahkan karyawan," terang Sutandi. Oleh sebab itu, APPBI Jatim menyesalkan keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM Jawa-Bali ini.
Menurut Sutandi, pemerintah seolah memukul rata tanpa memperhatikan kondisi di lapangan. "Di Surabaya saat ini bukan episentrum penyebaran COVID-19, sudah zona oranye bukan merah," tegas Sutandi.
Lebih lanjut, Sutandi juga menilai bahwa tidak mudah untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang terpuruk karena pandemi di Jatim, khususnya Surabaya. "Pembatasan aktivitas perekonomian hanya akan mengembalikan keterpurukan ekonomi Surabaya," pungkas Sutandi.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak telah memastikan bahwa penerapan PPKM akan berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Oleh sebab itu, Emil meminta agar masyarakat Jatim, khususnya warga Surabaya tak menolak penerapan PPKM.
"Ini masalahnya, orang Surabaya kalau dengar PSBB langsung spaneng (tegang). Betul enggak?" kata Emil, Kamis (7/1). "Ini dibilang PSBB tapi beda."
(wk/Bert)
