Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu dengan tiga pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan KPK untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian Kajian Pengelolaan Bantuan Sosial.
- Putri Stevania
- Selasa, 12 Januari 2021 - 11:40 WIB
WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, kemarin Senin (11/1) mengungkapkan menemukan sebanyak 16,7 juta orang tidak ada NIK dalam data bantuan sosial (bansos). Terkait hal ini, pihaknya mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," ungkap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang dilansir dari Tempo.
Pada hari ini, Selasa (12/1) Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma bertemu dengan tiga pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango. Risma juga menemui Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajarannya untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian Kajian Pengelolaan Bantuan Sosial.
Menurut Pahala, Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dan menawarkan pemadanan data secara daring sehingga 3 juta data yang terus berubah misalnya lahir, meninggal, menikah, cerai, keluar daerah atau masuk daerah juga dapat diperbaharui secara otomatis. Ia pun membeberkan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan ini.
"Diganti saja dengan data dari Dukcapil karena dia punya Kartu Keluarga tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," ungkap Pahala.
Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi 17.783.885 anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga, suami, istri, anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS. "Jadi seharusnya 17 juta ini dipindahkan ke DTKS Kemensos maka DTKS rasanya akan lebih baik kualitasnya, Kami sepakat mendorong DTKS 'online' sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung 'real time'," tambah Pahala.
(wk/putr)
