Pemerintah mengalami beberapa kendala dalam salah satunya data penerima dana bansos. Untuk itu, Mensos Tri Risma Harini menyebut bakal fokus memperbaiki data penerima tahun 2021 ini.
- Putri Stevania
- Kamis, 14 Januari 2021 - 13:39 WIB
WowKeren - Pembagian bantuan sosial diketahui tak berjalan mulus. Pemerintah mengalami beberapa kendala dalam salah satunya data penerima dana bansos tersebut. Untuk itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini menyebut bakal fokus memperbaiki data penerima bansos tahun 2021 ini.
Salah satu fokusnya terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan namun kerap tak valid. Risma pun menjelaskan, salah satu upaya dalam memperbaiki data tersebut dengan menetapkan parameter kemiskinan.
Risma kini telah meminta masukan dari banyak perguruan tinggi di dalam negeri untuk membantu menyusun parameter itu. "Kami sudah berdiskusi dengan beberapa perguruan tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Memang kemarin tahap pertama kami mendengarkan sebetulnya apa yang menjadi parameter tiap-tiap daerah," jelas Risma dilansir dari Kompas ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1).
Menurut Risma, parameter tersebut akan berbeda di setiap daerah. Dengan parameter tersebut, besaran atau nilai dari bantuan sosial yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok.
"Kemarin salah satu yang bagus sekali disampaikan dari Papua, kalau parameter yang dipakai dari pakaian, kemudian juga nanti di pegunungan seperti apa. Ini saya pikir masukan yang bagus," ujar Risma.
Mantan Walikota Surabaya itu pun mengungkapkan, harapannya parameter ini bisa diselesaikan akhir bulan. Pihak Kementerian Sosial juga akan melibatkan mahasiswa dengan melakukan survei dan membantu proses pendataan terkait penetapan parameter kemiskinan tersebut.
"Akhir bulan ini kita harus bisa menetapkan untuk parameter kemiskinan. Supaya bisa tepat di setiap daerah sehingga tidak ada namanya semua bisa disamakan. Mungkin jumlah (bantuan) akan meningkan, atau mungkin akan berkurang dengan begitu," jelas Risma.
Risma sendiri sebelumnya melaporkan realisasi anggaran bansos perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 123,51 triliun. Jumlah tersebut sekitar 97,09% dari total pagu bansos 2020 yang sebesar Rp 127,20 triliun.
Apabila dirincikan, realisasi bansos sembako Jabodetabek mencapai 99,91%, bantuan bansos tunai (BST) sebesar 98%, bansos tunai bagi KPM sembako non PKH sebesar 99,99%, program keluarga harapan (PKH) 99,92%, bansos beras sebesar 100% dan program sembako (BPNT) sebesar 92,92%.
Risma pun menjelaskan beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bansos PEN yang menyebabkan penyalurannya tak mencapai 100%. Salah satu kendala yang dihadapi ia data yang tidak lengkap dan tidak terkoneksi dengan NIK.
(wk/putr)
