Respons Sri Mulyani Soal Wacana Vaksinasi COVID-19 Mandiri
Instagram/smindrawati
Nasional
Vaksin COVID-19

Hal ini disampaikan Sri Mulyani kala menjawab pertanyaan anggota Komite IV DPD Sukiryanto terkait apakah pemerintah mengizinkan perusahaan melakukan vaksinasi corona dengan anggaran sendiri.

WowKeren - Program vaksinasi virus corona (COVID-19) telah dimulai di Indonesia. Meski pemerintah telah menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bersifat gratis, muncul usulan pihak swasta diberi akses untuk vaksinasi COVID-19 mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan usulan tersebut. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini juga masih terus dilakukan.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani kala menjawab pertanyaan anggota Komite IV DPD Sukiryanto terkait apakah pemerintah mengizinkan perusahaan melakukan vaksinasi corona dengan anggaran sendiri. "Terkait hal tersebut kita akan terus pertimbangkan," jawab Sri Mulyani dalam rapat kerja pada Selasa (19/1).

Diketahui, usulan vaksinasi COVID-19 mandiri tersebut pertama kali disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo telah memberi mandat kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kebijakan yang tepat terkait usulan para pengusaha kelas kakap tersebut.


Sebelumnya, Menkes Budi sendiri mengungkapkan bahwa kemungkinan menyediakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara masih terbuka. Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum final. Namun, jika vaksinasi mandiri dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaan kepada swasta.

"Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri. Yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1).

Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah menyatakan bahwa pihaknya setuju dengan wacana vaksinasi COVID-19 mandiri tersebut. Pasalnya, vaksinasi mandiri ini dinilai dapat mempercepat target vaksinasi COVID-19 secara nasional.

"Bisa mempercepat cakupan 70 persen penduduk, sehingga IDI mendukung," ujar Wakil Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto, dilansir dari Kompas, Selasa (19/1). Slamet juga menyoroti bahwa pelaksanaan vaksin mandiri ini akan membantu Indonesia mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts