Anies Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Corona Jabodetabek, Ini Alasannya
Instagram/aniesbaswedan
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa tempat isolasi pasien COVID-19 di Jakarta per 17 Januari 2021 telah terisi 87 persen. Dari jumlah tersebut, 24 persen di antaranya merupakan pasien dari luar Jakarta.

WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan virus corona (COVID-19) di wilayah Jabodetabek. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," tutur Riza di Balai Kota DKI.

Menurut Riza, Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 lantaran fasilitas kesehatan di Ibu Kota kini terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Riza mengungkapkan bahwa tempat isolasi pasien COVID-19 di Jakarta per 17 Januari 2021 telah terisi 87 persen. Dari jumlah tersebut, 24 persen di antaranya merupakan pasien dari luar Jakarta.

Kemudian sebanyak 6.816 tempat tidur dari total 7.827 tempat tidur isolasi di 101 rumah sakit rujukan COVID-19 juga telah terisi. Tingkat keterisian tempat tidur di 101 rumah sakit rujukan COVID-19 juga telah mencapai 82 persen.


Riza menyebutkan jika pemerintah pusat mengambil alih koordinasi, maka fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta diharapkan dapat bertambah. Dengan demikian, tempat tidur di fasilitas kesehatan di Ibu Kota bisa kembali tersedia.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodebek," jelas Riza. "Sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun."

Kementerian Kesehatan pun telah memberikan tanggapan terkait permintaan Anies ini. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, pemerintah akan melakukan intervensi secara komprehensif untuk penanganan COVID-19 di Jabodetabek.

"Jadi nanti akan dilakukan intervensi secara komprehensif bukan hanya sektor kesehatan. Dari sisi penegakan hukum juga," tegas Nadia dilansir Kompas.com, Rabu (20/1). "Salah satunya mendorong RS yang masih memiliki potensi untuk bisa menambah ruang perawatan ICU. Kemudian penambahan isolasi terpusat ya."

Menurut Nadia, jumlah rumah sakit rujukan terbanyak saat ini berada di Jakarta. Sehingga pemerintah akan bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di Jabodetabek untuk penanganan COVID-19. "Masih akan dibahas lebih lanjut ya karena ini akan bersama seluruh pihak, baik satgas penanganan COVID-19 yang melibatkan kementerian/lembaga lainnya," pungkasnya.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts