Datanya Dipercaya Menkes Budi Untuk Program Vaksinasi Corona, Begini Respons KPU
Nasional
Vaksin COVID-19

Menurut KPU, sejumlah lembaga lain sebelumnya juga telah memanfaatkan data milik mereka. Seperti Badan Pengawas Pemuli (Bawaslu) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

WowKeren - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa dirinya ke depan akan menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penerima vaksinasi virus corona (COVID-19). Pasalnya, Budi menilai data Kemenkes sudah tidak tepat digunakan sebagai acuan penerima vaksin COVID-19.

Pihak KPU lantas menyambut baik keputusan Menkes Budi tersebut. Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, hal tersebut membuktikan bahwa data milik KPU memang terpercaya.

"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," tutur Hasyim dilansir Medcom pada Sabtu (23/1).

Lebih lanjut, KPU menjelaskan bahwa Kemenkes bukan lembaga pertama yang memanfaatkan data Sidalih dan Sipol. Badan Pengawas Pemuli (Bawaslu) disebutnya juga kerap mengugnakan data KPU untuk memantau calon anggota Bawaslu di daerah.


"Bawaslu sudah sering minta tolong KPU memeriksa nama-nama calon anggota Bawaslu (provinsi/kabupaten/kota) dan Panwaslu (kecamatan/desa/kelurahan/TPS) di Sipol," ungkap Hasyim. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) juga disebut memanfaatkan sistem KPU tersebut.

Kedua lembaga tersebut memanfaatkan sistem KPU untuk memastikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bukan anggota partai politik. "Kemendagri dan KemenPANRb juga minta tolong KPU untuk memeriksa nama-nama CPNS di Sipol," pungkas Hasyim.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19. Proses vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan kedepan yang dimulai pada Januari 2021 hingga Maret 2022.

Menkes Budi sempat mengungkapkan sejumlah kendala proses vaksinasi tersebut. Salah satunya adalah ketersediaan dan kapasitas penyimpanan rantai dingin (cold chain) untuk tempat penyimpanan vaksin virus corona yang tidak mencukupi.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts