Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi memberi penjelasan mengenai hebohnya pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut PPKM tidak efektif mengendalikan kasus corona.
- Ruth Meliana
- Senin, 01 Februari 2021 - 18:31 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo sempat menjadi perbincangan panas di media sosial setelah menyebut pemberlakukan pembatasan kegiatan mikro (PPKM) tidak efektif. Pernyataan itu langsung ramai dikritik mengingat PPKM merupakan saran Jokowi yang menolak lockdown.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun memberikan klarifikasi atas pernyataan Jokowi. Ia menjelaskan maksud Jokowi adalah menginginkan kebijakan pembatasan yang lebih mikro./p>
”Beliau berkeinginan menyampaikan sekarang, agar bisa lebih mikro sifatnya,” kata Budi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/2). “Jadi lebih detail, lebih rinci, dilihat penyebabnya dimana, itu yang dikunci.”
”Bukan misalnya satu provinsi, atau satu kota, nanti itukan ada beberapa daerah yang bukan klaster atau hotspot, terpaksa kita kunci juga,” sambungnya. “Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga klaster. Itu sebenarnya yang beliau invent juga.”
Budi menjelaskan pemerintah juga akan terus menggencarkan testing dan tracing. Hal itu yang menjadi faktor anggaran Kemenkes bertambah di tahun 2021.
”Sebabnya kenapa diusulkan tahun ini tambahan anggarannya kita mau memperkuat testing dan tracing,” jelas Budi. “Karena untuk bisa melakukan yang diarahkan Bapak Presiden, kita membutuhkan testing yang lebih rapet dan tracing yang lebih teliti dan lebih cepat.”
Sebelumnya, Jokowi menyebut PPKM implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Ia “marah-marah” dan meminta jajarannya melibatkan ahli epidemiologi untuk menyusun kebijakan baru demi mengendalikan penyebaran virus corona.
”Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari,” kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu. “Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik.”
”Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat,” sambungnya. “Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi.”
(wk/lian)
