Ogah COVID-19 Meluas, Pemprov DKI Jakarta Akhirnya Lirik Opsi Lockdown?
Instagram/dishubdkijakarta
Nasional

DPR RI mengusulkan agar DKI Jakarta menerapkan lockdown setiap akhir pekan demi mencegah timbulnya kerumunan selama pandemi COVID-19. Apakah opsi ini disetujui oleh Pemprov DKI?

WowKeren - DKI Jakarta hingga kini masih menjadi salah satu episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bahkan Gubernur Anies Baswedan sampai sempat meminta kepada pemerintah pusat agar mengintervensi pengendalian wabah di Ibu Kota.

Kini langkah terbaru yang coba ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah lockdown setiap akhir pekan. Langkah ini juga dipertimbangkan menyusul tidak efektifnya pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kini sudah memasuki jilid kedua.

"Tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa, nanti pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan," terang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (3/2). DPR RI sendiri, dijelaskan Ariza, merupakan pihak yang mengusulkan opsi ini.

DPR RI rupanya bercermin pada upaya pengendalian wabah COVID-19 di Turki. Ariza pun lantas mempersilakan apabila para wakil rakyat berniat menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.


"Kami pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta meyakini program-program usulan dari siapapun," jelas Ariza, dilansir dari Tribun News. "Termasuk teman-teman DPR RI akan dipertimbangkan dengan baik."

Perihal kajian lockdown akhir pekan, dijelaskan Ariza karena bercermin pada kegiatan masyarakat Ibu Kota yang banyak beraktivitas di luar rumah pada masa-masa tersebut. Seperti misalnya bepergian ke pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, sampai berkunjung ke saudara di luar kota.

"Ini semua dapat menimbulkan interaksi yang pada akhirnya terjadi kerumunan yang dapat berdampak pada penyebaran COVID. Untuk itu memang kami selalu minta di masa masa libur Sabtu Minggu kami minta juga tetap berada di rumah," pungkas Ariza.

Presiden Jokowi memang sempat menyampaikan kekecewaannya atas pelaksanaan PPKM periode 11-25 Januari 2021. Menurut mantan Wali Kota Solo itu menilai PPKM tak efektif dalam mengendalikan wabah COVID-19 yang belakangan malah kian merajalela.

Tercatat sudah hampir 1,1 juta pasien COVID-19 yang dikonfirmasi di Indonesia hingga Selasa (2/2) kemarin. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pun menyoroti soal fasilitas kesehatan yang kian penuh hingga tak mampu lagi menerima pasien.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait