Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan pihaknya tidak akan melakukan lockdown di wilayah Jawa Timur. Simak penjelasan lengkapnya dalam berita di bawah ini.
- Eva Lestari
- Sabtu, 06 Februari 2021 - 09:47 WIB
WowKeren - Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pihaknya tak akan menerapkan kebijakan lockdown di wilayah Jawa Timur. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para kepala daerah Jawa Timur.
"Enggak-enggak. Tadi malam kan sudah rapat. Tadi malam sudah koordinasi dengan 17 kabupaten/kota daerah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bahwa tidak ada opsi lockdown," kata Khofifah seperti dilansir dari CNNIndonesia pada Sabtu (6/2).
Kendati demikian, pihaknya akan melakukan berbagai upaya antisipasi untuk mengendalikan penularan virus Corona di Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan di sejumlah titik yang kerap menimbulkan kerumunan.
Di samping itu, Khofifah juga meminta pemerintah daerah untuk memperketat mobilitas sampai pada tingkatan paling bawah, yakni penerapan program Kampung Tangguh. Ia juga akan terjun langsung ke lapangan bersama dengan Forkopimda Jatim.
"Bagaimana mobilitas masyarakat itu bisa diketati di lini paling bawah. Minggu pagi akan monitoring Kampung Tangguh ke Madiun, Trenggalek lanjut ke Blitar," jelasnya.
Lebih lanjut, Khofifah juga akan menggencarkan operasi yustisi yang selama ini cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. "Artinya selama ini operasi yustisi sebetulnya relatif bisa memberikan pengawalan terhadap disiplin protokol kesehatan di Jatim," paparnya.
Mantan Menteri Sosial ini juga mengklaim jika PPKM berdampak pada penurunan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari bed occupancy rate (BOR) di sejumlah rumah sakit rujukan yang mulai melandai.
"Alhamdulillah sebelum PPKM, BOR di Jatim sempat 80 persen. Per kemarin (turun menjadi) 54 persen, itu isolasi biasa. Artinya kalau standarnya WHO 60 persen ini sudah di bawah, artinya sudah melandai," pungkasnya.
Sementara itu, opsi lockdown akhir pekan belakangan ini cukup ramai dibahas. Wacana ini sebelumnya diembuskan oleh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay. Ia menjelaskan bahwa opsi ini bisa diberlakukan di kabupaten/kota yang dikategorikan ke dalam zona merah dan oranye.
Saleh menjelaskan bahwa kebijakan ini melarang warga untuk pergi ke luar rumah di akhir pekan, sejak Jumat pukul 8 malam hingga Senin jam 5 pagi. Setiap warga yang akan ke luar rumah akan ditanya dan diperiksa keperluannya. Jika tak ada kepentingan mendesak, mereka akan didenda.
Karena cukup kontroversial, sejumlah pihak menunjukkan sikap tegas terhadap usulan tersebut. Salah satunya adalah Gubernur Anies Baswedan yang memastikan takkan melakukan lockdown akhir pekan di wilayah DKI Jakarta.
(wk/eval)
