Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo menyebut narasi terkait isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terbangun di publik terbagi dalam dua klaster, yakni pro dan kontra.
- Bertilia Puteri
- Senin, 08 Februari 2021 - 10:39 WIB
WowKeren - Isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat kini semakin panas. Menurut Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo, sejumlah narasi yang kontra terhadap partainya selama beberapa waktu belakangan ini dikelola oleh buzzer ataupun influencer.
Tomi menyebut narasi terkait isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terbangun di publik terbagi dalam dua klaster, yakni pro terhadap Demokrat atau kontra terhadap partai tersebut. "Yang pro itu lebih human, lebih manusiawi, yang kontra ada indikasi digunakannya akun-akun buzzer, influencer, maupun akun-akun ternakan," ujar Tomi dalam webinar pada Minggu (7/2).
Lebih lanjut, Tomi menilai buzzer tersebut membangun narasi yang bersifat doxing, hoax dan disinformasi. Tomi mencontohkan tagar #BharataYudhaDemokrat yang dinilainya tak berkaitan dengan isu kudeta yang berkembang di masyarakat. "Kubu kontra alih-alih menjawab substansi, malah membalasnya dengan melakukan doxing, menyebarkan hoax dan disinformasi sebagai counter naratif," jelas Tomi.
Tomi lantas menjelaskan bahwa hal ini tampak dari akun-akun anonim yang turut meramaikan isu untuk membuat tren di dunia maya. Menurutnya, ada tiga akun yang menjadi suara utama dalam meramaikan konten narasi kontra Demokrat. Satu akun bersifat anonim, dan dua lainnya manusia.
Konten tersebut kemudian diamplifikasi oleh akun-akun anonim lain dengan pola searah. "Analisa konten pada akun-akun di kubu kontra Demokrat memperlihatkan rekam jejak dukungan pada Presiden Joko Widodo, juga dukungan pada Gubernur Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo)," ungkap Tomi.
Sebagai informasi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut-sebut sebagai pihak yang melancarkan upaya kudeta terhadap AHY untuk kepentingan Pilpres 2024. Nama sejumlah Menteri juga sempat terseret dalam isu kudeta Demokrat ini.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly misalnya, disebut memberikan restu kepada Moeldoko untuk mengambilalih Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Yasonna sendiri telah membantah tuduhan tersebut.
(wk/Bert)
