Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia tidak bisa terus melakukan impor vaksin virus corona karena harga sangat mahal. Lantas, apa solusinya untuk memenuhi kebutuhan vaksin?
- Ruth Meliana
- Selasa, 09 Februari 2021 - 07:46 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Indonesia tidak bisa terus melakukan impor vaksin virus corona. Hal ini disebabkan karena harga vaksin COVID-19 yang mahal dan membebani pemerintah.
Karena itu, Erick berharap Indonesia dapat bergantung pada penggunaan vaksin virus corona buatan dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih. Pemerintah juga telah memerintahkah agar pembuatan vaksin Merah Putih untuk menangkal COVID-19 dipercepat.
Kendati demikian, Erick memastikan pengembangan vaksin buatan Tanah Air ini tetap mengikuti standarisasi dan protokol yang berlaku agar bisa segera diedarkan ke masyarakat. Setidaknya pembuatan vaksin Merah Putih ini telah bekerja sama dengan tujuh lembaga terkait.
“Ya nanti ke depannya vaksin merah putih, yang penting karena tidak mungkin kita beli vaksin terus,” kata Erick saat menyampaikan pemaparan dalam Seminar Konvensi Nasional Media Massa HPN 2021 yang digelar secara daring, Senin (8/2). “Sangat mahal.”
”Karena tentu dengan pengadaan vaksin sekarang cukup mahal,” sambungnya. “Pemerintah sangat terbebani walaupun saya tahu tidak hanya pembelian vaksin yang sudah dibicarakan secara gratis, pemerintah juga melakukan hal lain yang sudah dilakukan seperti bansos, bantuan langsung tunai, dan lain-lain.”
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan ada 3 tahapan yang harus dilewati vaksin Merah Putih agar layak edar. Tahap pertama adalah melakukan riset dan pengembangan (R&D) hingga menghasilkan bibit vaksin.
Tahap kedua adalah karakterisasi atau pembersihan bibit vaksin. Kemudian tahap ketiga adalah filling (pengisian) dan finishing (penyelesaian) dengan mencampur sedikit cairan sehingga menjadi vaksin jadi dan siap edar.
”Seed vaksin ini rencana terakhir kali terinfo akan submit ke Biofarma di Juni, antara kuartal I atau kuartal II,” jelas Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu. “Let's say ambil paling optimis tiga bulan proses karakterisasi ini, sehingga akan siap uji klinis di Juni 2021.”
(wk/lian)
