Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membeberkan fakta mengenai ketidakadilan suplai vaksin virus corona di dunia. Layangkan protes keras lantaran 130 negara belum mendapat satu dosis pun.
- Ruth Meliana
- Kamis, 18 Februari 2021 - 10:07 WIB
WowKeren - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti ketidakadilan pembagian vaksin virus corona di dunia. PBB memaparkan fakta mengejutkan mengenai distribusi vaksin COVID-19 yang sangat tidak merata dan tidak adil.
Dilansir dari Guardian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut vaksin virus corona sejauh ini lebih menguntungkan negara-negara kaya. Pernyataan ini dibuktikan dari suplai vaksin COVID-19 yang 75 persen hanya dikuasai 10 negara saja.
Guterres cukup prihatin dengan ketimpangan distribusi vaksin di dunia. Apalagi, ada 130 negara yang sama sekali belum mendapatkan satu dosis vaksin COVID-19 hingga sekarang.
"Masih ada 130 negara yang belum menerima satupun dosis vaksin COVID-19," ujar Guterres dalam pertemuan tingkat tinggi DK PBB, Rabu (17/2). "Dalam momen kritis seperti sekarang, kesetaraan distribusi vaksin COVID-19 adalah ujian moral terbesar dari komunitas global."
PBB lantas menyerukan ajakan bagi negara-negara di dunia untuk segera memperbaiki sistem pembagian vaksin agar bisa merata. Menurutnya, penting untuk menciptakan keadilan di tengah situasi krisis kesehatan yang mengancam umat manusia saat ini.
Kendati demikian, Guterres mengatakan ajakan ini sulit direalisasikan tanpa dukungan semua pihak. Ia lantas mengusulkan agat negara-negara G20 membentuk satgas yang menangani langsung distribusi vaksin COVID-19. Langkah gabungan negara-negara kaya di G20 dinilai sanggup mengarahkan perusahaan farmasi dan industri kunci untuk mengatur pembagian vaksin COVID-19 yang lebih merata di dunia.
Guterres mengatakan pertemuan dari kelompok 7 negara industri besar, yakni Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada dan Italia dapat menjadi momentum perbaikan sistem distribusi vaksin corona. "Pertemuan negara anggota G7 pada Jumat ini juga bisa menjadi momentum untuk memobilisasi sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk menyetarakan distribusi vaksin COVID-19," pungkas Guterres.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab yang memimpin pertemuan DKK PBB bulan ini meminta resolusi khusus pembagian vaksin COVID-19 untuk daerah konflik. Menurutnya, resolusi dari DKPBB bisa memicu gencatan senjata di negara-negara konflik untuk memudahkan distribusi vaksin virus corona.
Raab melaporkan data setidaknya 160 juta orang yang terancam tidak bisa menjalani vaksinasi COVID-19. Penyebabnya karena mereka berada di negara yang tengah menghadapi konflik dan ketidakstabilan politik. Beberapa di antaranya adalah Yaman, Sudan, Somalia, dan Ethiopia.
(wk/lian)
