Ridwan Kamil Dukung Rencana Vaksinasi Mandiri Asal Tak Ganggu Proses Ini
Humas Provinsi Jawa Barat
Nasional
Vaksin COVID-19

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung rencana pemerintah dalam menyediakan program vaksinasi mandiri untuk pihak swasta. Ia menyetujui usulan tersebut asalkan tidak mengganggu proses ini.

WowKeren - Rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan program vaksinasi mandiri mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menuturkan bahwa vaksinasi mandiri dapat mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Saya punya pendapat juga terkait vaksin mandiri, kalau herd immunity ini mau dicapai, maka semua metode manajemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity ini saya sangat setuju," kata Emil dalam diskusi daring yang disiarkan melalui YouTube Indikator Politik Indonesia pada Minggu (21/2).

Emil menyetujui usulan tersebut, asal pelaksanaannya tidak sampai mempengaruhi jadwal maupun ketersediaan vaksin COVID-19 di Puskesmas. "Yang penting adalah manajemen penyuntikan mandiri itu tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di Puskesmas," imbuhnya.

Menurut Emil, vaksinasi mandiri bisa membuat masyarakat merasa nyaman karena bisa menentukan jadwal sendiri dan tidak perlu mengantre di Puskesmas. Selain itu, mereka juga tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan suntikan vaksin.

"Ibaratnya begini, semua itu gratis. Anda orang kaya juga gratis, tapi kalau mandiri ya Anda harus bayar karena Anda ngatur jadwal sendiri, di tempat yang lebih nyaman sendiri, tidak antre di puskesmas dan sebagainya," imbuhnya.


Dia melanjutkan, "Jadi saya dalam perdebatan vaksin mandiri dari aspek kita harus mencapai herd immunity secepatnya cenderung menyetujui ada pilihan kelompok menengah atas untuk membayar melakukan vaksin mandiri selama tidak mengganggu supply demand yang di puskesmas."

Dalam kesempatan itu, Emil juga membicarakan hasil survei indikator tentang warga yang menolak divaksin. Untuk mengatasi persoalan ini, ia akan mencari cara terbaik untuk berkomunikasi dengan kelompok tersebut.

"Kalau tadi ambil contoh misalnya usia generasi Z 22-25 itu bukan milenial, itu generasi Z, itu tingkat gak maunya tinggi. Berarti harus cari cara mengkomunikasikan ke kelompok usia itu dengan sebuah metode," ujar Emil.

"Sehingga kalau tadi diklasifikasi ada 8 segmen dari mulai usia, agama, etnisitas, pendapatan, desa/kota, sampai pilihan Pilpres, kiranya saya mengambil manfaatnya adalah mungkin Jawa Barat akan melakukan komunikasi publik secara khusus," sambungnya.

Sementara itu, Indonesia saat ini tengah memasuki tahap kedua vaksinasi COVID-19. Target penerima tahap ini adalah 38.513.446 jiwa yang terdiri dari 21 juta lebih lansia dan 17 juta pekerja pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga berharap vaksinasi tahap ini akan rampung pada bulan Mei mendatang.

(wk/eval)

You can share this post!

Related Posts