Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan kondisi APBN Indonesia pada Januari 2021 yang ternyata mengalami defisit sampai Rp45,7 triliun. Begini penjelasan selengkapnya.
- Elvariza Opita
- Selasa, 23 Februari 2021 - 16:24 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap kondisi keuangan Indonesia yang kini sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak? Baru berjalan sebulan di tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia ternyata sudah mencatatkan defisit hingga Rp45,7 triliun.
Sebagaimana definisinya, defisit ini merupakan wujud dari nilai pendapatan negara yang lebih rendah daripada belanjanya. Pada Januari 2021 kemarin, pendapatan negara senilai total Rp100,1 triliun yang bersumber dari beberapa hal seperti penerimaan pajak Rp68,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) Rp19,1 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp12,5 triliun. Sedangkan nilai hibah nol.
Sementara pada bulan yang sama, total belanja negara adalah mencapai Rp145,8 triliun. Hal ini tersusun dari belanja kementerian/lembaga Rp48 triliun, belanja non K/L Rp46 triliun, transfer ke daerah sampai Rp50,3 triliun, dan dana desa Rp800 miliar.
"TKDD menurun namun breakdown-nya dana desa melonjak tinggi Rp800 miliar dibanding Rp300 miliar tahun lalu," terang Sri Mulyani dalam konferensi persnya, Selasa (23/2). "Sekali lagi untuk mendukung rakyat kita melalui BLT desa."
Dengan demikian, secara realisasi, pendapatan negara mengalami kontraksi hingga hampir 5 persen. "Pendapatan negara capai Rp100 triliun, kontraksi 4,8 persen," ujar Sri Mulyani.
Namun tingkat belanja negara malah mengalami kenaikan 4,2 persen secara year on year alias jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat lah yang mengalami lonjakan cukup besar, yakni sampai 32,4 persen.
"APBN adalah instrumen fiskal yang lakukan akselerasi untuk pemulihan, terlihat belanja positif," kata Sri Mulyani. Ia juga memastikan bahwa defisit anggaran yang terjadi berada pada posisi terkendali 0,26 persen dengan pembiayaan sebesar Rp165 triliun.
Pemerintah juga masih memiliki silpa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. "Sampai hari ini silpa Rp120,2 triliun," pungkas Sri Mulyani.
Ada beberapa alasan di balik berkurangnya pendapatan negara serta malah bertambahnya pengeluaran. Yang terbanyak tentu saja dalam rangka memberikan insentif kepada masyarakat terdampak COVID-19 serta berbagai upaya pengendalian wabah seperti vaksinasi gratis.
(wk/elva)
