Seorang Pakar Manajemen Risiko Iklim dari IPB mengungkap risiko yang ditimbulkan oleh mega proyek food estate. Penasaran apakah itu? Simak penjelasannya berikut ini.
- Eva Lestari
- Kamis, 25 Februari 2021 - 11:10 WIB
WowKeren - Mega proyek food estate (lumbung pangan nasional) menjadi salah satu fokus pembangunan daerah pada tahun 2021. Presiden Joko Widodo berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia.
Meski bertujuan baik, program tersebut dinilai cukup berisiko oleh Pakar Manajemen Risiko Iklim dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Rizaldi Boer. Ia meminta pemerintah untuk mewaspadai ancaman kerusakan lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh proyek tersebut.
Rizaldi berpendapat bahwa proyek tersebut dapat menyebabkan penurunan luas deforestasi lahan serta perbaikan pengelolaan lahan gambut. Kondisi ini pada akhirnya mengancam dua syarat utama agar Indonesia memenuhi komitmen global dalam perbaikan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC).
"Dua-duanya terancam dengan food estate. Tentu akan semakin berat buat Indonesia dalam mencapai target NDC-nya," kata Rizaldi dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Madani Berkelanjutan, Rabu (24/2).
NDC sendiri merupakan sebuah komitmen sebuah negara untuk berkontribusi pada perbaikan iklim di Bumi melalui penurunan emisi karbon. Komitmen ini merujuk pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Paris pada tahun 2015.
"NDC punya target yang sebenarnya cukup luar biasa untuk bisa mencapai target penurunan emisi 29 persen, di mana sektor kehutanan bebannya dari 29 persen itu adalah 17 persen. Sebagian dari 17 persen itu hanya bisa dicapai melalui penurunan deforestasi secara signifikan," imbuhnya.
Rizaldi mencatat bahwa pada tahun 2017, Indonesia hanya menyisakan sekitar 7,65 juta hektare kuota hutan untuk memenuhi target NDC hingga tahun 2030. Sayangnya dalam rentang waktu kurang dari empat tahun, tepatnya pada 2013-2017, luas area lahan terus menyusut dan berkurang hingga 3,3 juta hektare. Dengan begitu, kuota Indonesia untuk memenuhi target NDC hanya tersisa sekitar 3,96 juta hektare.
Berbekal alasan itulah, Rizal berpendapat bahwa Indonesia mustahil dapat memenuhi target NDC seperti yang telah disepakati. "Ini baru 2017, kita nggak tahu apa yang terjadi di 2018 dan 2019. Kalau kita lihat laporan terakhir kecil, menurun cukup signifikan ya," terangnya.
Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan proyek food estate agar tidak sampai menggerus habis area hutan yang telah ditargetkan dalam NDC. "Nah itu hanya dari sisi aspek komitmen terhadap dunia internasional. Kalau itu dilakukan bisa kita lihat bagaimana, kecaman internasional terhadap kesungguhan Indonesia dalam melawan perubahan iklim," pungkasnya.
Sementara itu, program lumbung pangan berskala besar disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menanggulangi krisis yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan pemerintah khawatir pandemi akan mengganggu ketahanan pangan nasional.
Sayangnya program ini sempat menuai beragam kritik karena pengalaman pendekatan yang dinilai gagal di era Presiden Soeharto. Di samping itu, sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak buruknya bagi lingkungan kawasan hutan.
(wk/eval)
