Wapres Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Lantas, bagaimana strateginya? Berikut penjelasan lengkapnya.
- Eva Lestari
- Kamis, 25 Februari 2021 - 11:56 WIB
WowKeren - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19. Untuk itu, pemerintah tengah membenahi sejumlah masalah dan kendala teknis yang ada.
"Misalnya soal registrasi disederhanakan, soal distribusi juga sudah mulai dibenahi, soal data mereka yang harus divaksin juga terus dibenahi," kata Ma'ruf dalam sebuah wawancara radio pada Rabu (24/2).
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya perbaikan lainnya, seperti menambah jumlah dosis vaksin COVID-19. "Di samping itu juga ada tambahan, selain Sinovac ada AstraZeneca dan merek-merek lainnya," imbuhnya.
Ma'ruf juga menyinggung jumlah tenaga vaksinator yang dinilai masih sangat kurang. Karena itulah saat ini pihak TNI/Polri tengah mempersiapkan personel untuk membantu proses vaksinasi.
Begitupun dengan tempat vaksinasi yang juga akan terus ditambah. Tak hanya pemerintah, namun pihak swasta juga diharapkan dapat menyediakan lokasi vaksinasi. "Jadi vaksinnya diperbanyak, jumlah tempatnya diperbanyak, dan vaksinatornya juga diperbanyak," terangnya.
Terakhir, Ma'ruf membahas tentang target pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jika prosesnya sempat ditargetkan selama 15 bulan, kini pemerintah menargetkan rampung dalam waktu satu tahun.
"Memang untuk pertama kali masih lamban sekitar 80.000 sampai 90.00 per hari, target yang ingin dicapai, dikejar sesuai permintaan Presiden. Itu satu juta satu hari sehingga akan ada percepatan terutama pada tahap kedua," pungkasnya.
Sementara itu, Indonesia saat ini tengah memasuki tahap kedua vaksinasi COVID-19. Target penerima tahap ini adalah 38.513.446 jiwa yang terdiri dari 21 juta lebih lansia dan 17 juta pekerja pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga berharap vaksinasi tahap ini akan rampung pada bulan Mei mendatang.
Dalam tahap ini, penerima prioritas berasal dari kalangan pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah serta aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan penerima lainnya adalah petugas keamanan (TNI-Polri), kelompok pariwisata (petugas hotel dan restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet hingga wartawan.
(wk/eval)
