Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengkritik pemberlakuan unit Virtual Police (VP) di bawah Mabes Polri guna memantau aktivitas warganet. Kenapa?
- Nidya Putri
- Jumat, 26 Februari 2021 - 18:59 WIB
WowKeren - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), lembaga pemerhati kebebasan berekspresi di dunia digital mengkritik adanya pembentukan unit Virtual Police (VP) di bawah Mabes Polri. Virtual Police ini sendiri dibentuk untuk memantau aktivitas warganet.
Program gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dibentuk bermaksud mencegah pengenaan jerat pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto justru khawatir, alih-alih memberikan rasa aman Virtual Police justru berpotensi menciptakan ketakutan baru.
Aksi petugas VP dinilai terlalu jauh masuk ke ruang privat warga melalui ranah digital. "Ini justru malah menimbulkan ketakutan baru, di mana polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat (digital) warga," kata Damar, Kamis (25/2).
Damar menyebut kemunculan VP seolah menghidupkan Orwellian State. Istilah Orwellian State merupakan sistem kenegaraan dan situasi masyarakat yang anti-kebebasan serta keterbukaan, merujuk pada salah satu karya penulis dan jurnalis George Orwell.
Suatu kondisi di mana negara terus-menerus memantau apa yang dilakukan warganya. Dalam situasi demikian, negara akan langsung memberikan koreksi kepada warga yang dianggap keliru. Alih-alih merasa terlindungi, warga justru terancam dan ketakutan. "Tanpa kehadiran polisi langsung saja, warga sudah jeri dengan ancaman UU ITE apalagi dengan cara yang seperti ini," ungkapnya.
Tak hanya itu, Damar juga menekankan, Virtual Police juga meniadakan ruang pembelaan bagi warga, jika unggahan di internet itu dianggap menimbulkan kebencian atau melanggar UU ITE. Menurutnya, Virtual Police justru mendahului proses peradilan sehingga warga hanya memiliki satu opsi yakni patuh atau dihukum.
Damar mengungkapkan kehadiran VP telah menjadikan urusan percakapan warga di ruang digital harus ikut dikurasi. Ia pun khawatir, VP justru akan merusak iklim ruang diskusi dan berdebat warga di media digital. "Maka VP perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya harus mengedepankan edukasi, bukan hadir sebagai sosok yang mau menghukum kalau warga tidak patuh," tandasnya.
(wk/nidy)
