Revisi Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) tak masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pasalnya, RUU tersebut masih dikaji oleh pemerintah.
- Nidya Putri
- Selasa, 09 Maret 2021 - 15:43 WIB
WowKeren - Revisi Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) beberapa waktu lalu tengah menjadi sorotan di masyarakat. Pasalnya, ditemukan sejumlah pasal karet dalam UU tersebut.
Namun, revisi UU ITE tersebut rupanya tak masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyatakan revisi UU ITE belum masuk karena masih dikaji oleh pemerintah hingga saat ini.
"(Revisi) UU ITE belum masuk, karena masih oleh pemerintah," kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3). Ia mengatakan jika surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait UU ITE sudah cukup efektif.
Ketua DPP Partai NasDem itu berharap Polri lebih mengutamakan dialog untuk menuntaskan saling lapor terkait dugaan pelanggaran UU ITE. "Sejauh ini bridging surat edaran Kapolri itu cukup efektif untuk kemudian menyebarkan ini. Tinggal bagaimana diskresi-diskresi yang ada di polisi itu benar-benar berjalan," ujarnya. "Kita tentu ingin polisi menjadi lebih tabayyun ya, melakukan proses yang dialogis dalam setiap penyelesaiaan sengketa yang berkaitan dengan saling lapor itu."
Dalam Raker di Baleg tersesbut, pemerintah, DPR, dan DPD sepakat untuk menarik satu RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 yaitu RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Langkah itu pun membuat jumlah RUU di daftar Prolegnas Prioritas 2021 menjadi 32 rancangan regulasi.
Adapun daftar RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 adalah sebagai berikut:
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
- RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
- RUU tentang Praktik Psikologi
- RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
- RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- RUU tentang tentang Ibukota Negara (Omnibus Law)
- RUU tentang Hukum Acara Perdata
- RUU tentang Wabah
- RUU tentang Daerah Kepulauan
- RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
