Sekjen Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, buka-bukaan perihal alasan mengapa kongres luar biasa adalah jalan keluar terbaik bagi partai tersebut.
- Elvariza Opita
- Kamis, 11 Maret 2021 - 22:43 WIB
WowKeren - Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara membuat konflik di internal partai itu kian meruncing. Bahkan yang terbaru Agus Harimurti Yudhoyono hendak dilaporkan ke polisi oleh kubu Moeldoko dengan tudingan mengubah AD/ART.
Tentu menjadi pertanyaan besar apa faktor utama penyebab konflik ini. Sekretaris Jenderal Demokrat versi KLB Sumut, Jhoni Allen Marbun, pun membuka alasan mengapa "kudeta" ini adalah jalan terbaik bagi partai.
Poin utama yang disinggungnya adalah soal dinasti politik. Menurutnya kekuasaan yang dipegang kursi tertinggi Demokrat begitu besar dan berpusat di Ketua Umum AHY serta Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ketua Umum AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," papar Jhoni di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3). "Menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam Partai Demokrat."
"Wakil Ketua Umum Sekjen dan seterusnya adalah pembantu-pembantu ketua umum. Yang kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum Pada kongres atau KLB," imbuh Jhoni.
Jhoni menilai klaim SBY sebagai "Demokrat Sejati" bak isapan jempol belaka. Sebab nyatanya SBY lah yang akhirnya mencopoti berbagai kebebasan demokrasi di Demokrat, seperti KLB yang harus atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.
"SBY selalu mendengungkan keadilan," tegas Jhoni. "Tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi."
Lebih jauh, menurut Jhoni, kekuasaan partai saat ini hanya berkutat di SBY-AHY, serta Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ditambah dengan tidak adanya Mahkamah Partai Demokrat, maka otomatis ruang demokrasi di tubuh partai itu sudah benar-benar diamputasi oleh SBY, demikian penuturan Jhoni. Karena itulah kubu Moeldoko menilai KLB adalah jalan keluar terbaik bagi Partai Demokrat.
(wk/elva)
