Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan pertimbangan matang sebelum memutuskan dibuka atau tidaknya sekolah tatap muka di wilayah ibu kota. Berikut penjelasan lengkapnya.
- Eva Lestari
- Senin, 15 Maret 2021 - 14:51 WIB
WowKeren - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya masih akan mengkaji rencana sekolah tatap muka di tengah pandemi Corona. Menurutnya, Pemprov memerlukan pertimbangan matang karena kebijakan tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
"Kalau sekolah juga dalam proses pengkajian. Kita akan lihat ya. Sekolah juga menjadi perhatian kita bersama, apakah nanti di tahun ajaran baru akan dibuka secara bertahap atau belum, masih kita proses. Ini perlu waktu, masih lama," kata Riza kepada awak media, Senin (15/3).
Riza mengakui bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki sejumlah kendala. Kendati demikian, ia menekankan kehati-hatian Pemprov dalam membuka sekolah tatap muka untuk mencegah penyebarluasan Corona.
"Tentu kita harus pelajari, kaji lebih teliti lagi. Kita akan lihat dalam waktu yang cukup, apakah penurunan ini cukup stabil, begitu juga sekolah. Sekalipun kita tahu adik-adik kita, anak-anak kita ya, sudah setahun lebih belajar di rumah dan mereka rindu sekali bisa belajar di sekolah, ada interaksi yang penting dengan guru langsung, dengan para pendidik, dengan teman-temannya, situasi pendidikan yang tidak kalah penting," imbuhnya.
Dia melanjutkan, "Kesehatan sekarang menjadi prioritas utama. Jadi untuk sekolah nanti akan kami sampaikan setelah melalui proses kajian dan analisa. Jadi sekali lagi teman-teman kita akan membuka secara bertahap sesuai dengan fakta dan data, sesuai dengan tingkat kedisiplinan masyarakat."
Riza juga mengingatkan bahwa membatasi kegiatan di luar rumah merupakan salah satu upaya terbaik untuk mencegah penularan virus asal Wuhan tersebut. "Namun demikian apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, sekali lagi kami sampaikan, tetap tempat yang terbaik bagi kita adalah berada di rumah," sambungnya.
Di samping itu, Riza ini juga membahas rencana Pemprov untuk membuka tempat karaoke. Dia menjelaskan bahwa Pemprov telah mempertimbangkan kebijakan tersebut berdasarkan arahan dari Satgas Pemerintah Pusat serta epidemiolog.
"Kalau tempat hiburan karaoke dan lain-lain, ini sedang diteliti, dipelajari kita akan bahas bersama dengan para pakar epidemiolog, dengan Satgas pusat, pemerintah pusat. Nanti kita akan umumkan sebelum tanggal 22 di masa perpanjangan (PPKM) berikutnya," jelas Riza.
"Seperti harapan dari kita semua termasuk pemerintah pusat, kita perlu segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan. Jadi Pak Gubernur dalam mengambil kebijakan tidak hanya melibatkan Forkompinda, para pakar, Satgas pusat pemerintah pusat, kita semua berdiskusi membahas tapi kita juga harus melihat data fakta yang ada melalui berbagai kajian analisa," pungkas politikus Partai Gerindra tersebut.
(wk/eval)
