Eks Menteri KKP Edhy Prabowo mendadak menyebut nama Susi Pudjiastuti ketika dihadirkan di persidangan kasus suap ekspor benih lobster di Jakarta, Rabu (17/3).
- Elvariza Opita
- Kamis, 18 Maret 2021 - 11:04 WIB
WowKeren - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi keterangan terkait dengan kasus suap ekspor benih lobster yang kini menjeratnya. Namun ternyata pada kesempatan itu Edhy malah kembali "menyerang" Menteri KKP pendahulunya Susi Pudjiastuti.
Edhy menyebut kebijakan era Susi yang melarang ekspor benih lobster nyatanya membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Edhy yang melihat hal ini sebagai masalah pun akhirnya membuka keran ekspor benih lobster dengan dalih menyelamatkan masyarakat, yang sayangnya malah kini membuatnya duduk di kursi pesakitan.
"Pada saat saya Ketua Komisi IV, saya sebagai mitra KKP, Ibu Susi. Banyak masukan masyarakat di pesisir selatan Jawa, kemudian daerah Lombok, Bali, dan Indonesia timur, Sulawesi," ujar Edhy yang dihadirkan secara virtual dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/3). "Dan mereka merasa kehilangan pekerjaan dengan dilaksanakannya Permen KP No 56/2016."
Edhy sendiri menyayangkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut namun malah tak mendapat solusi dari KKP era Susi. "Benih lobster itu sumber daya alam setiap yang setiap tahun selalu ada fase-fase besar dan kecil tergantung musim. Menjadi tempat penghidupan masyarakat pesisir di lapangan hidupnya tergantung itu untuk menyekolahkan anak dan lain-lain," papar Edhy.
"Begitu dikeluarkan keputusan menteri, mereka kehilangan pekerjaan. Kalau alasan lingkungan, harus ditanya kajian," imbuhnya, dikutip dari Detik News, Kamis (18/3).
Gelombang protes pun terjadi, bahkan menurut Edhy sampai ada kantor polisi yang dibakar massa akibat protes. "Kalau ada kebijakan yang menghilangkan pekerjaan masyarakat sebelum kebijakan dilaksanakan, harus ada solusi. Kebijakan harus ada sosialisasi. (Kalau tidak) akibatnya, ada protes," kata Edhy.
Perihal ekspor benih lobster, Edhy memastikan bahwa semua sudah berdasarkan kajian ahli alih-alih sebatas keputusan sepihaknya sebagai seorang menteri. "Ada bukti dengan mengunjungi masyarakat dan pendapat ahli. Kebijakan itu tidak serta-merta saya menteri tidak," ujar Edhy.
"Saya himpun ahli, pelaksana lapangan. Walau saat awal menteri kami juga dihajar, disebut saya merusak lingkungan dan itu kita himpun dengan baik," sambungnya.
Kebijakan ekspor benih lobster yang akhirnya dibuka oleh Edhy memang sempat menuai pro dan kontra sebab berbeda 180 derajat dengan era Susi sebelumnya. Meski berkali-kali menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan masyarakat, pada akhirnya Edhy malah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KKP) karena diduga menerima suap terkait izin ekspor benih lobster.
(wk/elva)
