Pemerintah sempat menjadi sorotan karena menurunkan izin mudik Lebaran 2021. Namun baru-baru ini Wapres Ma'ruf Amin mengungkap izin masih dibahas lebih lanjut.
- Elvariza Opita
- Senin, 22 Maret 2021 - 19:57 WIB
WowKeren - Perkara tradisi mudik alias pulang kampung ketika libur Hari Raya Idul Fitri masih menjadi bahasan panas beberapa waktu belakangan. Sebab diketahui pandemi COVID-19 belum teratasi namun pemerintah memberikan sinyal lampu hijau pelaksanaan mudik saat Lebaran bulan Mei mendatang.
Namun belakangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin malah membuka fakta baru. Bahwa ternyata pemerintah belum memutuskan apakah mudik Lebaran diperbolehkan atau tidak untuk masyarakat. Keputusan ini, imbuh sang RI 2, baru akan diumumkan setelah rapat kabinet yang digelar menjelang Ramadhan mendatang.
"Soal mudik Lebaran belum kita putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa itu nanti ada keputusan. Karena memang mudik menjadi tradisi masyarakat kita," tutur Ma'ruf pasca meninjau vaksinasi di Lampung, Senin (22/3). "Tetapi ada bahaya yang kita hadapi kalau itu kita buka. Setelah nanti dilakukan rapat kabinet."
Ma'ruf menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Sebab nantinya ada risiko peningkatan kasus COVID-19 jika sampai mudik Lebaran tetap mendapat lampu hijau.
"Kalau dibolehkan dan kalau dilarang mudik dampak pada peningkatan penularan," ungkap Ma'ruf. "Itu saya kira nanti ada perhitungan-perhitungan pasti."
"Nanti kalau dampaknya besar itu akan ada pelarangan, kalau memang bisa diminimalisir tentu ada cara lain. Tapi putusannya nanti saya kira. Mana yang terbaik," imbuh mantan Ketua MUI itu.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan mudik Lebaran 2021. Dalam pernyataannya Budi Karya menegaskan ada sejumlah persyaratan ketat untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, seperti patuh protokol kesehatan dengan ketat sampai menjadi sasaran tracing petugas.
"Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama," kata Budi Karya ketika mengikuti rapat dengan Komisi V DPR RI pekan lalu. "Dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian."
(wk/elva)
