Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebutkan jika pihaknya kan mempersiapkan pembukaan sekolah tatap muka di 14 provinsi secara bertahap.
- Nidya Putri
- Jumat, 26 Maret 2021 - 11:22 WIB
WowKeren - Pembukaan sekolah tatap muka tengah dikaji pemerintah saat ini. Rencananya, sekolah tatap muka akan kembali digelar pada bulan Juli 2021 mendatang.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebutkan jika pihaknya kan mempersiapkan pembukaan sekolah tatap muka di 14 provinsi secara bertahap. Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.
"Secara prinsip ada lima tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan," ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3). "Yang pertama adalah tahapan prakondisi."
Sekedar informasi, 14 provinsi yang sudah siap melaksanakan kegiatan tatap muka adalah Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.
Adapun tahapan pertama dalam pembukaan sekolah tatap muka ini dapat dipahami sebagai pemberlakuan kebiasaan baru. Pemerintah berusaha menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik melalui fasilitas dan sarana pendukung protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat.
Kedua, adalah timing atau proses dalam menentukan waktu yang tepat. Wiku menyebut tahapan ini mengacu kepada data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.
Ketiga, adalah tahapan penentuan prioritas. Tahapan ini dilakukan dengan simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dulu.
"Ini sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap," ungkap Wiku. "Pastikan simulasi dilakukan oleh semua elemen yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar, baik dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah. Karena peluang penularan bisa terjadi di mana saja."
Wiku juga mengingatkan tentang transparansi operasional institusi percontohan pendidikan bisa menjadi bahan bagi institusi pendidikan lain bahkan kebijakan daerah maupun nasional.
Lalu, keempat adalah tahapan koordinasi pusat dan daerah, yang diimplementasikan secara timbal balik. Menurut Wiku, antara pemerintah pusat dengan daerah, yakni dinas kesehatan, dinas pendidikan, institusi pendidikan serta orangtua murid. "Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dicarikan solusinya dengan gotong-royong anggota masyarakat maupun pemerintah," tuturnya.
Kelima, tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi berdasarkan skenario dengan prinsip kebijakan gas dan rem. Setiap pelaporan yang diberikan akan menjadi input berharga dalam perluasan pembukaan sektor pendidikan maupun sektor lainnya.
(wk/nidy)
