Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menjelaskan bahwa mudik merupakan salah satu momen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan okupansi.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 27 Maret 2021 - 15:01 WIB
WowKeren - Pemerintah kembali melarang mudik Lebaran tahun ini dengan pertimbangan situasi pandemi virus corona (COVID-19). Larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, pada periode 6-17 Mei 2021.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) lantas mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Pasalnya, mudik merupakan salah satu momen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan okupansi.
"Pasti kecewa lah, karena saat (lebaran) itu merupakan momentumnya untuk meningkatkan okupansi," terang Wakil Ketua Umum PHRI, Maulana Yusran, kepada CNN Indonesia, Sabtu (27/3). "Apalagi saat ini kita sudah masuk ke bulan ke-14 pandemi COVID- 19. Benar-benar kritis."
Menurut Maulana, kondisi industri hotel dan restoran saat ini sangat memprihatinkan. Para pengusaha terus mengeluarkan biata operasional di tengah seretnya pemasukan akibat sektor pariwisata domestik masih belum pulih.
"Domestik travel itu kan tiga musim yang paling besar. Natal tahun baru, libur sekolah dan mudik Lebaran," papar Maulana. "Tentu kita butuh peningkatan demand untuk menyumbangkan daya tahan kita untuk bertahan."
Kala Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan wacana mudik Lebaran 2021 tak dilarang, pengusaha hotel dan restoran sempat merasa gembira. Adapun masa Lebaran diperkirakan bisa meningkatkan okupansi hingga 30-40 persen dalam waktu 4-7 hari.
"Okupansi itu umumnya sangat rendah di puasa. Lebaran cukup tinggi karena mudik dan ada pariwisata," jelas Maulana. "Sekarang yang terjadi cuti bersama dipotong dan mudiknya dilarang. Otomatis sama sama saja tidak boleh berwisata."
Oleh sebab itu, Maulana menilai pemerintah seharusnya turut memberikan insentif tambahan kepada pengusaha hotel dan restoran sebagai kompensasi. Terlebih para pengusaha memiliki kebutuhan pengeluaran yang meningkat jelang Lebaran, salah satunya untuk membayar THR karyawan.
"Tentu kami mengharapkan pemerintah memberikan stimulus. Paling tidak sharing the pain," pungkas Maulana. "Penggantinya apa supaya kita tetap bertahan, terutama dari sisi pekerjanya."
(wk/Bert)
