Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk membuat terobosan demi mempercepat vaksinasi COVID-19. Simak pernyataan lengkapnya berikut ini.
- Eva Lestari
- Kamis, 01 April 2021 - 15:47 WIB
WowKeren - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Salah satunya adalah dengan membuat terobosan setelah menerima dosis vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat.
"Kita harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan. Begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusikan. Setelah itu melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang diharapkan oleh pemerintah, makin cepat makin baik," kata Tito kepada awak media, Kamis (1/4).
Tito berpendapat bahwa ada sejumlah terobosan yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah. Misalnya seperti penyusunan kelompok prioritas penerima vaksin, yang datanya dapat diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Konsep untuk memvaksinasi mereka yang rentan (seperti) lansia, nakes, komorbid, dan kemudian mereka yang berinteraksi sangat tinggi. Ini harus dijadikan target sehingga bisa dihitung," jelas Tito.
Dia melanjutkan, "Kerja sama Dinkes dan Dukcapil, by name by address. Kemudian dari skenario itu, mereka ditarget, timeline, sehingga kita bisa membuat, memiliki angka kebutuhan minimal, itu skenario minimal."
Setelah skenario atau konsep telah terdata, dilaporkan dan ditetapkan sebagai prioritas vaksinasi, pemda dapat mendata kelompok prioritas lainnya, di luar kelompok prioritas utama. "Setelah itu, kalau yang super prioritas ini sudah divaksin, ditambah lagi dengan mereka yang urgent, ini namanya skenario moderat," jelasnya.
Untuk skenario berikutnya, pemda bisa membuat konsep kelompok non-prioritas dengan bantuan Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan begitu, proses vaksinasi dapat dilakukan lebih cepat.
"Baru yang ketiga adalah skenario maksimal. Ini minimal 2/3 dari populasi, termasuk yang sehat-sehat, semua, anak-anak muda yang perlu divaksin, itu juga kelompok non prioritas. Nah ini ada angkanya, by name by address itu yang betul-betul saya minta ke daerah, ada data bottom-up," pungkasnya.
Sementara itu, vaksinasi tahap III terpaksa diundur setelah ada embargo vaksin COVID-19 dari berbagai negara. Hal ini mengakibatkan kedatangan vaksin COVID-19 ke Indonesia ikut tertunda.
(wk/eval)
