BPOM Dikritik DPR Kurang Dukung Pengembangan Vaksin COVID-19 Dalam Negeri
pom.go.id
Nasional
Vaksin COVID-19

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut BPOM tidak memiliki semangat untuk mendukung pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri seperti Vaksin Nusantara.

WowKeren - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendapat banyak pertanyaan dan kritik terkait pengembangan Vaksin Nusantara dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (8/4). Sebagai informasi, Vaksin Nusantara merupakan vaksin virus corona (COVID-19) buatan dalam negeri yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sejumlah anggota DPR mendorong Penny untuk memberi izin uji klinis fase II Vaksin Nusantara. "Di DPR begitu kami ngomong tolong ini diperhatikan, bagaimana supaya bisa izin uji klinis tahap dua keluar," kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay.

Saleh menyayangkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, namun belum memproduksi vaksin COVID-19 sendiri. "Ini jadi problem, kita enggak merdeka," ujar Saleh.

Selain itu, kritik juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurut Melkiades, BPOM tidak memiliki semangat untuk mendukung pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri seperti Vaksin Nusantara.


"Ini kalau kita lihat Bu Penny, spirit Badan POM dengan pengembangan vaksin dalam negeri tidak ada," jelas Melkiades. "Badan POM betul-betul tidak mendukung pengembangan vaksin dalam negeri."

Lebih lanjut, Melkiades menilai BPOM seharusnya memberikan persetujuan atas uji klinis tahap II Vaksin Nusantara. "Badan POM tidak punya hak menentukan hasil penelitian orang, bukan minta EUA (izin penggunaan darurat) seperti vaksin lain. Ini orang lagi penelitian, minta izin saja susah banget dari Badan POM," tuturnya.

Menurut Melkiades, pengembangan dan riset dalam negeri tidak akan bisa bertumbuh jika uji klinis tahap II tidak disetujui. Oleh sebab itu, Melkiades berharap agar BPOM tetap mandiri, profesional, dan memiliki semangat mendukung vaksin COVID-19 dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Penny sendiri sempat mengungkapkan sejumlah alasan BPOM belum memberikan izin uji klinis tahap II Vaksin Nusantara. Salah satunya adalah Vaksin Nusantara dinilai tidak sesuai pharmaceutical grade dalam komponen dan proses penelitiannya.

"Bahwa ada komponen yang betul-betul komponen impor dan itu tidak murah. Plus ada satu lagi, pada saat pendalaman didapatkan antigen yang digunakan, tidak dalam kualitas mutu untuk masuk dalam tubuh manusia," papar Penny. "Artinya dalam grade technical, harusnya hanya laboratorium saja, dan mungkin ke animal boleh, atau jangan-jangan animal juga tidak boleh."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts