Aburizal Bakrie Sampai Eks Menkes Mau Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Apa Kata BPOM?
pom.go.id
Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara

Aburizal Bakrie, eks Menkes Siti Fadilah, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkenan menjadi relawan Vaksin Nusantara yang terus digempur kontroversi.

WowKeren - Polemik terus mengiringi pengembangan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pasalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan tak menurunkan izin untuk kelanjutan uji klinis fase II vaksin tersebut, namun nyatanya dukungan terus ditunjukkan oleh sejumlah tokoh nasional seperti anggota DPR RI hingga eks Menkes Siti Fadilah.

Siti, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, sampai politikus dan pengusaha kawakan Aburizal Bakrie bahkan berkenan menjadi relawan uji klinis Vaksin Nusantara. Keterlibatan mereka pun mengindikasikan uji klinis fase II Vaksin Nusantara terus dilanjutkan meski tak mendapat restu dari BPOM. Lantas apa kata BPOM soal sikap "ngeyel" ini?

"Yang sekarang terjadi itu di luar BPOM," tegas Kepala BPOM Penny Lukito saat kunjungan ke Bio Farma Bandung pada Jumat (16/4) hari ini. "Kami tidak terlibat di dalamnya."

BPOM memang bersikeras tak menurunkan izin uji klinis lanjutan untuk vaksin berbasis sel dendritik tersebut. Penny juga terus menegaskan bukan bersikap diskriminatif atau bahkan anti karya anak bangsa, BPOM hanya bekerja sesuai prosedur dan standardisasi yang tersedia.


"Penilaian sudah diberikan sesuai dengan standar yang berlaku," imbuh Penny. Yang dimaksud adalah penilaian terhadap hasil uji klinis fase I Vaksin Nusantara yang ternyata diwarnai sejumlah catatan penting, terutama terkait good laboratory practice (GLP) dan good manufacturing practice (GMP).

"Pengembangan vaksin merupakan advance technology. Penuh dengan standar-standar yang harus dipenuhi. Penuh dengan standar GLP, GMP, kemudian dalam pelaksanaan uji klinik harus mengikuti tahapan yang ada," terang Penny.

Setiap tahapan dalam pembuatan vaksin, tutur Penny, tak bisa dilewati maupun diabaikan. Jika diabaikan atau dilewati, maka BPOM akan kembali meminta tim peneliti untuk kembali ke belakang agar memperbaiki.

"Terkait vaksin dendritik itu sudah final (izin tidak turun)," pungkas Penny menekankan. "Tentunya kami menunggu koreksi yang akan dilakukan."

Indonesia sendiri tengah terbelah dalam 2 kubu, yakni pro dan kontra Vaksin Nusantara. Prinsipnya yang menggunakan terapi sel dendritik di satu sisi menjadi kelebihan menurut Kolonel Jonny selaku peneliti utama, sedangkan menurut Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menyebabkan Vaksin Nusantara tak bisa untuk vaksinasi massal.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts