Spesialis Nuklir Senior di Greenpeace Asia Timur Shaun Burnie mengatakan jika opsi penyimpanan masih ada. Namun, opsi ini memang membutuhkan biaya yang tak sedikit.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 17 April 2021 - 14:17 WIB
WowKeren - Rencana Jepang untuk membuang limbah radioaktif Fukushima ke laut masih menyisakan kontroversi. Berbagai kalangan ikut buka suara mengenai rencana ini. Tak sedikit yang mengkritik rencana Jepang tersebut karena dianggap akan merugikan lingkungan.
Pihak Greenpeace salah satunya. Spesialis Nuklir Senior di Greenpeace Asia Timur Shaun Burnie menilai jika menuang air limbah Fukushima ke laut sebetulnya bukan satu-satunya opsi bagi pemerintah Jepang. Dengan kata lain, masih ada opsi lainnya yang bisa diambil.
Shaun mengatakan jika opsi penyimpanan pada dasarnya masih ada. Namun sayangnya, opsi ini memang membutuhkan biaya yang tak sedikit dan menurutnya, pemerintah Jepang enggan mengambil opsi itu karena alasan tersebut.
"Penyimpanan adalah opsi yang bisa diambil," kata Shaun kepada CGTN Digital melalui konferensi video pada Rabu (15/4). "Tetapi pemerintah Jepang tidak ingin mengambil opsi itu karena itu yang paling mahal."
Sebelumnya, pada hari Senin (12/4) Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa eksekusi pembuangan tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Namun, tidak demikian menurut Shaun. Sebab menurutnya, masih ada lahan yang tersedia.
"Tidak ada batas waktu 2022 seperti yang dikatakan pemerintah Jepang karena masih tersedia lahan di tempat itu," ujarnya. "Penting untuk dipahami bahwa area sekitar pabrik tidak seperti lingkungan normal. Kebanyakan orang tidak diizinkan untuk tinggal di sana. Ini adalah zona eksklusif. Tidak ada hal yang benar-benar dilakukan selain menangani bencana nuklir."
Ia mengatakan jika Greenpeace tengah bekerja sama dengan organisasi lain untuk mencegah langkah tersebut. Ia tidak sepakat dengan anggapan jika Jepang dapat mengolah air radioaktif tanpa membuatnya beracun. "Bagi pemerintah Jepang yang menganggap ini adalah keputusan yang bisa mereka buat tanpa mempertimbangkan konsekuensi di luar Jepang adalah hal yang tidak dapat diterima," katanya.
Penolakan datang dari negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Korea Selatan bahkan dilaporkan tengah bersiap untuk membawa keputusan Jepang itu ke pengadilan internasional.
(wk/zodi)
